Satgas PKH Sasar Jaringan Perusahaan Penguasa Hutan Ilegal

Apabila Satgas menemukan dugaan tindak pidana selama proses penertiban, perkara akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas untuk diproses sesuai ketentuan. Dengan begitu, penertiban kawasan dan penanganan pidana dapat berjalan melalui jalur yang berbeda.

Identitas AK dan komoditas masih diverifikasi

Barita belum mengonfirmasi identitas lengkap AK ataupun dugaan bahwa perusahaan dalam jaringan itu terkait dengan seorang jenderal polisi bintang empat. Ia mengatakan Satgas sedang menelusuri hubungan hukum antara AK dan berbagai korporasi yang diperiksa.

Nama perusahaan, lokasi konsesi, serta luas kawasan yang akan diambil alih juga belum dirinci. Pemeriksaan komoditas masih berjalan, termasuk untuk memastikan apakah kegiatan yang terindikasi ilegal berkaitan dengan nikel atau komoditas lain.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyebut nikel sebagai salah satu komoditas yang dikelola di kawasan hutan itu. Keterangan tersebut memberi petunjuk mengenai kegiatan usaha yang tengah ditelusuri, tetapi belum menjelaskan keseluruhan jenis komoditas dalam jaringan perusahaan yang diperiksa.

Barita mengatakan hasil verifikasi akan disampaikan secara terbuka pada kesempatan berikutnya. Ia menegaskan, “Satgas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis.”