Dewan Pers Usulkan Skema Royalti Hibrid untuk Karya Jurnalistik

JAKARTA — Dewan Pers mengawal usulan skema royalti hibrid untuk karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta, dengan mekanisme lembaga manajemen kolektif dan kerja sama langsung. Usulan itu menyasar pemakaian konten oleh platform digital, mesin pencari, agregator berita, hingga teknologi kecerdasan buatan.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan lembaganya terus menyampaikan perkembangan usulan tersebut kepada pemerintah. Dalam pertemuan dengan Menteri Hukum pada acara Anugerah Dewan Pers pekan lalu, ia kembali membahas skema itu.

Menurut Dahlan, Kementerian Hukum meminta masukan Dewan Pers dan sejumlah pihak ketika menyusun daftar inventarisasi masalah RUU Hak Cipta. Draf awal rancangan itu mencantumkan hak ekonomi dan royalti bagi karya jurnalistik.

Apa isi skema royalti hibrid Dewan Pers?

Skema royalti hibrid menggabungkan pembayaran melalui lembaga manajemen kolektif (LMK) dan perjanjian bisnis langsung atau business-to-business (B2B). Dewan Pers ingin kedua jalur itu diakui dalam aturan hak ekonomi karya jurnalistik.

Dalam rancangan usulan tersebut, penggunaan karya jurnalistik untuk tujuan komersial perlu disertai pembayaran lisensi atau royalti. Pembayaran dapat dilakukan melalui LMK ataupun berdasarkan kerja sama langsung antara perusahaan media dan pengguna konten.

Perbedaan karakter karya jurnalistik dan musik menjadi salah satu alasan Dewan Pers mendorong dua mekanisme. Dahlan menjelaskan, nilai karya berita bertumpu pada aktualitas, sedangkan sebagian karya musik dapat terus memiliki nilai dalam jangka panjang.

Perbedaan nilai juga terlihat dari contoh yang disampaikan Dahlan. Ia menyebut sebuah lagu dapat bernilai Rp1 juta, sementara artikel jurnalistik bisa bernilai Rp100 ribu. Angka itu menjadi ilustrasi bahwa model pengelolaan royalti karya jurnalistik tidak bisa begitu saja disamakan dengan musik.

Mengapa kerja sama langsung tetap dipertahankan?

Kerja sama B2B antara media dan platform digital sudah berjalan di industri pers. Dewan Pers menilai pengaturan yang hanya mengandalkan LMK berisiko menambahkan perantara pada hubungan bisnis yang telah terbentuk.

Dahlan juga menyoroti akuntabilitas pengumpulan royalti. Jika LMK tidak bekerja secara transparan dan andal, perusahaan media berpotensi tidak menerima hak ekonomi yang semestinya berasal dari pemanfaatan karya mereka.

Dampaknya menyentuh langsung pendapatan penerbit berita. Jika aturan baru mengalihkan seluruh pembayaran ke satu jalur tanpa menjaga perjanjian yang sudah ada, media dapat kehilangan bagian dari pendapatan kerja sama digital. Sebaliknya, pengakuan atas kedua mekanisme dapat memberi ruang bagi perusahaan media memilih skema yang sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan mereka.

Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro mendukung upaya pemerintah memperkuat perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik. Ia berharap pengaturan hak penerbit memberi kepastian hukum dan pembagian nilai yang lebih adil, tanpa menghapus kerja sama langsung yang sudah berlangsung, termasuk kemitraan ANTARA dengan platform digital global.

Bagaimana usulan masuk ke pembahasan RUU Hak Cipta?

Dahlan menyebut ada dua jalur agar usulan LMK dan B2B dipertimbangkan dalam RUU Hak Cipta. Kementerian Hukum dapat memasukkannya ke dalam daftar inventarisasi masalah yang disampaikan kepada DPR, atau usulan dibawa saat pembahasan rancangan undang-undang di parlemen.

ANTARA juga mengharapkan skema yang difasilitasi pemerintah tidak memangkas pendapatan B2B yang sudah berjalan. Perusahaan media dan platform digital, menurut Virgandhi, telah membangun hubungan bisnis melalui distribusi informasi dan pemanfaatan konten jurnalistik.

Bagi penerbit, aturan baru akan menentukan bagaimana nilai dari konten yang digunakan secara komersial dibagikan. Karena itu, hasil pembahasan perlu menjaga kepastian bagi media sekaligus mempertahankan kemitraan yang sudah berjalan. Dahlan meminta pihak yang mendukung pengakuan LMK dan B2B ikut menyuarakan usulan tersebut kepada publik dan DPR.