BLITAR — Gibran Rakabuming Raka tak memiliki legitimasi sebagai pemimpin nasional, menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat berbicara di Blitar, Jawa Timur, Jumat (7/11). Hasto menyebut ada tiga aspek yang membuat legitimasi kepemimpinan Gibran dipertanyakan, bahkan sebelum muncul pertimbangan MK dan putusan MA terkait ijazahnya.
Pernyataan itu disampaikan ketika Hasto menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden RI tersebut. Ia juga mengatakan PDIP terus berdialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI soal wacana pemakzulan.
Polemik ini menyangkut penilaian politik atas dasar pencalonan dan proses pemilu, sekaligus beririsan dengan putusan pengadilan tentang ijazah Gibran. Namun, pernyataan Hasto merupakan pandangan politiknya; ia tidak menyampaikan bahwa proses pemakzulan telah berlangsung.
Tiga aspek yang dipersoalkan Hasto
Hasto menyebut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 sebagai salah satu catatan. Ia menilai putusan itu kental dengan akrobat hukum dan menjadi bagian dari persoalan legitimasi Gibran.
Catatan berikutnya berkaitan dengan rangkaian pemilu. Hasto menuding Pilpres 2024, Pileg 2024, hingga Pilkada 2024 diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.
“Kedua, Pilpres 2024 dan Pileg 2024 hingga Pilkada 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto di Blitar.
Aspek ketiga yang ia soroti adalah pasal yang disebutnya sebagai pasal selundupan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Menurut Hasto, ketiga hal itu menjadi dasar untuk mempertanyakan legitimasi Gibran sebagai pemimpin.
“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin,” ujarnya.
Apa kaitan putusan MK dan MA dengan polemik ini?
Hasto menyatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran memperkuat anggapannya mengenai legitimasi kepemimpinan Wakil Presiden. Ia juga menegaskan bahwa penilaiannya atas legitimasi tersebut sudah ada jauh sebelum pertimbangan dan putusan itu muncul.
Perbedaan waktu yang ia uraikan penting: menurut Hasto, putusan terkait ijazah bukan awal dari keraguannya, melainkan penguat bagi pandangan yang telah ia sampaikan. Ia tidak merinci isi putusan dalam pernyataan yang disampaikan di Blitar.
Isu legitimasi dan pemakzulan memiliki dampak politik yang langsung terasa pada pembahasan posisi wakil presiden serta komunikasi antarfaksi di parlemen.
Bagi masyarakat, pernyataan ini menandai bahwa polemik tak hanya berpusat pada perkara ijazah, tetapi juga pada penilaian terhadap proses pemilu dan aturan pencalonan. Namun, ucapan seorang politikus tentang legitimasi tidak dengan sendirinya menjadi keputusan resmi mengenai jabatan.
PDIP masih berdialog dengan fraksi lain
Hasto mengatakan PDIP terus berdialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI mengenai pemakzulan Gibran. Pernyataan itu menunjukkan adanya komunikasi politik, tetapi tidak disertai keterangan tentang hasil pembicaraan atau langkah resmi yang telah diputuskan.
Dengan begitu, perkembangan yang disebut Hasto saat ini masih berupa dialog antarfaksi. Perhatian berikutnya tertuju pada kelanjutan komunikasi tersebut dan apakah wacana pemakzulan akan dibawa ke proses resmi di DPR RI.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.