Harga CPO dan Batu Bara Turun Tajam, Ini Tekanan Pasarnya

JAKARTA — Harga CPO dan batu bara turun tajam pada pekan perdagangan 2-6 November 2026, menekan dua komoditas ekspor penting Indonesia ketika pemerintah menyiapkan perubahan aturan ekspor. Harga CPO Malaysia susut 9,04%, sementara batu bara Newcastle melemah 7,45%.

Pada Jumat (6/11/2026), kontrak CPO pengiriman Januari 2027 di Bursa Malaysia Derivatives ditutup pada 4.258 ringgit per ton. Batu bara Newcastle berakhir di US$141,10 per ton. Penurunan kedua harga berlangsung di tengah tekanan pasar global dan perubahan tata kelola ekspor yang akan memengaruhi pelaku perdagangan Indonesia.

Harga CPO turun lima hari berturut-turut

CPO melemah setiap hari sepanjang pekan. Harga pada Senin (2/11/2026) turun 0,68% menjadi 4.649 ringgit per ton, lalu merosot 2,11% ke 4.551 ringgit pada Selasa.

Tekanan berlanjut pada Rabu, ketika harga turun 1,21% menjadi 4.496 ringgit. Pada Kamis, penurunan mencapai 2,65% ke 4.377 ringgit. Jumat menjadi hari terlemah dalam pekan itu: CPO anjlok 2,72% ke 4.258 ringgit per ton, penutupan terendah sejak 5 Maret 2026.

Secara mingguan, harga turun 423 ringgit dari penutupan pekan sebelumnya yang sebesar 4.681 ringgit per ton. Penurunan 9,04% itu menjadi yang terdalam sejak pertengahan Desember 2024. CPO juga mencatat pelemahan selama dua pekan berturut-turut.

Tekanan datang dari minyak nabati pesaing dan minyak mentah. David Ng, pedagang di Iceberg X Sdn Bhd, menyebut penurunan harga minyak kedelai sebagai salah satu beban bagi pasar CPO.

Pada Jumat, kontrak minyak kedelai di Bursa Dalian China turun 1,41%, sedangkan minyak sawit Dalian melemah 2,41%. Minyak kedelai di Chicago Board of Trade terkoreksi 0,53%. Karena sejumlah minyak nabati bersaing memenuhi permintaan global, pelemahan produk pesaing dapat mengurangi daya tarik CPO.

Harga minyak mentah dunia yang turun turut menekan CPO sebagai bahan baku biodiesel. Harapan meredanya konflik AS-Iran setelah pemilu sela AS ikut mendorong pelemahan minyak mentah. Ringgit Malaysia juga melemah 0,3% terhadap dolar AS pada Jumat. Kondisi itu membuat CPO lebih murah bagi pembeli asing, tetapi belum cukup untuk membendung tekanan jual.

Batu bara Newcastle melemah 7,45%

Harga batu bara Newcastle juga turun selama lima hari perdagangan. Pada Senin (2/11/2026), kontrak acuan melemah 0,72% menjadi US$151,35 per ton. Selasa, harga turun 2,54% ke US$147,50.

Pada Rabu, Newcastle merosot 1,02% menjadi US$146,00 per ton, kemudian turun 0,72% ke US$144,95 pada Kamis. Jumat, harga kembali jatuh 2,66% ke US$141,10 per ton, sekaligus menjadi penutupan terendah pekan itu.

Dibandingkan puncak US$156,05 per ton pada 19 Oktober 2026, harga batu bara telah turun sekitar 9,58%. Pasar menghadapi keraguan terhadap permintaan impor Asia, khususnya dari China. Pembeli di negara itu masih berhati-hati meningkatkan pembelian meski perlu mengisi persediaan menjelang musim dingin.

Pemulihan produksi domestik China juga dapat membatasi tambahan impor. Namun, pasokan beberapa jenis batu bara berkalori tinggi masih relatif ketat, sementara kebutuhan stok musim dingin berpotensi menopang harga. Bagi eksportir Indonesia, pelemahan harga dan ketidakpastian pembelian menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam perdagangan komoditas.

Apa perubahan aturan ekspor CPO dan batu bara?

Pemerintah akan merevisi aturan yang sebelumnya mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui perusahaan negara yang ditunjuk setelah 31 Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai badan pemantau ekspor, bukan eksportir tunggal.

Pengaturan itu mencakup minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy. Pemerintah menargetkan revisi regulasi selesai pada pertengahan November. Aturan Kementerian Perdagangan juga akan disesuaikan agar kegiatan ekspor tetap berjalan setelah pergantian tahun.

DSI dijadwalkan meluncurkan portal pemantauan ekspor pada 1 Januari 2027, dengan pendaftaran dimulai pada Desember 2026. Eksportir akan menyerahkan dokumen komersial untuk diperiksa dan dianalisis. Pemerintah menargetkan mekanisme ini meningkatkan transparansi perdagangan serta mengurangi risiko under-invoicing dan transfer pricing.

Bagi perusahaan dan petani, rincian biaya verifikasi akan menentukan seberapa besar beban baru dari mekanisme pemantauan itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengingatkan agar biaya DSI tidak terlalu tinggi karena dapat membebani industri dan petani. Portal DSI dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.