Ekonomi Karbon NTB: Mangrove dan Surya Bidik Investasi Hijau

MATARAM — Ekonomi karbon NTB berpeluang menarik investasi hijau melalui pengelolaan mangrove dan hutan serta pemanfaatan tenaga surya, kata Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Wilayah NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana pada Minggu (8/11/2026).

Peluang itu bergantung pada kesiapan proyek. Sandiana menyebut inventarisasi emisi dan proyek dengan nilai ekonomi karbon yang matang dapat membuat daerah lebih menarik bagi penanam modal.

Potensi yang disebut mencakup karbon biru dari mangrove, kawasan hutan, dan energi terbarukan melalui panel surya. Proyek-proyek itu dapat diarahkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus memberi nilai ekonomi bagi daerah.

Bagaimana ekonomi karbon NTB menarik investasi?

Sandiana mengatakan investor mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG. Karena itu, potensi alam perlu diterjemahkan menjadi proyek yang terukur dan siap dikembangkan, bukan berhenti sebagai sumber daya yang belum dikelola.

“Daerah yang siap dengan inventarisasi emisi dan memiliki proyek berbasis nilai ekonomi karbon yang matang jauh lebih menarik bagi penanaman modal di bidang energi terbarukan, ekowisata, ecocity, dan industri hijau,” kata Sandiana.

Perdagangan karbon menjadi salah satu cara memberi insentif finansial kepada proyek penurunan emisi. Mekanisme ini membuka peluang agar karbon yang tersimpan di kawasan mangrove dan hutan ikut memiliki nilai ekonomi, selama proyek memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dari kawasan hutan menjadi proyek bernilai ekonomi

Perubahan cara pandang itu penting bagi pengelolaan lahan. Kawasan hutan, mangrove, atau lahan gambut yang sebelumnya dinilai tidak menghasilkan uang tunai kecuali dieksploitasi, menurut Sandiana, dapat memberi nilai langsung dari karbon yang tersimpan.

“Dengan potensi karbon biru dari hutan-hutan mangrove yang ada di NTB, energi terbarukan melalui solar panel, potensi proyek hijau dari hutan yang tersebar di NTB memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi,” ujar Sandiana.

Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, peluang tersebut dapat memperluas pilihan pembiayaan konservasi. Sandiana menyebut perdagangan karbon dapat membantu mendanai rehabilitasi lahan kritis dan pengawasan lingkungan, sehingga program tidak sepenuhnya bergantung pada APBD standar.