Senin, 9 November 2026 WIB
NASIONAL

Cara Usul Bansos: Cek DTSEN dan Ajukan Koreksi Data

Warga mengurus cara usul bansos dengan memeriksa data kependudukan
Warga dapat mengajukan koreksi data bansos melalui aplikasi resmi atau kantor pemerintah daerah. (Ilustrasi: AI)

BANDUNG — Cara usul bansos tersedia bagi warga yang namanya belum tercantum dalam daftar penerima, melalui aplikasi Cek Bansos atau kantor pemerintah daerah. Nama yang tidak ditemukan belum tentu berarti warga kehilangan hak karena data penerima masih dapat diperiksa dan diperbarui.

Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan sasaran bantuan. Warga dapat mengecek status melalui kanal resmi, lalu mengajukan koreksi jika informasi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Cara usul bansos lewat aplikasi resmi

Sebelum mengajukan laporan, periksa status kepesertaan pada situs resmi Cek Bansos. Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimasukkan benar. Jika nama atau status bantuan belum sesuai, warga dapat meneruskan dengan pengajuan usulan atau sanggahan.

Aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan Kemensos memiliki fitur untuk mengusulkan penerima baru dan menyampaikan sanggahan atas data penerima yang dinilai keliru. Pengajuan itu tidak langsung membuat seseorang menerima bantuan. Petugas tetap harus memeriksa dan memverifikasi data sebelum pemerintah menetapkan penerima.

Jika lebih nyaman mengurus secara langsung, warga dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan, atau menghubungi Dinas Sosial kabupaten maupun kota sesuai domisili. Siapkan KTP, Kartu Keluarga, serta keterangan pendukung yang menjelaskan kondisi keluarga. Petugas dapat membantu mengecek informasi dan mengarahkan proses perbaikan.

Desil memengaruhi usulan program bantuan

DTSEN mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam 10 desil berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Desil 1 menunjukkan kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Keterangan pada situs resmi Cek Bansos menyebut keluarga dalam desil 1 sampai 4 dapat diusulkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Keluarga pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Namun, posisi desil bukan kepastian bantuan akan diberikan. Penetapan tetap mengikuti ketentuan program dan hasil pemeriksaan. Data desil juga dapat berubah; warga bisa meminta pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun aplikasi Cek Bansos jika isinya tidak menggambarkan kondisi keluarga.

Karena itu, nama yang tidak muncul perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, bukan langsung dianggap sebagai keputusan akhir. Data kependudukan yang benar dan keterangan pendukung membantu petugas menilai apakah catatan dalam DTSEN perlu dikoreksi. Bagi warga, jalur resmi ini menjadi cara menyampaikan kondisi keluarga tanpa menganggap pengajuan sebagai jaminan bantuan.

Usulan dan sanggahan tetap melalui verifikasi

Kemensos menerima lebih dari 10,8 juta usulan baru dan sekitar 82 ribu sanggahan terkait data penerima bansos selama periode 2025 hingga September 2026. Jumlah itu menunjukkan bahwa warga menggunakan mekanisme yang tersedia untuk mengajukan diri maupun melaporkan data yang dianggap tidak tepat.

Setiap pengajuan tetap harus diverifikasi, sehingga angka usulan tidak sama dengan jumlah penerima yang disetujui.

Pada 14 Oktober 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta masyarakat menyampaikan sanggahan jika menemukan kekeliruan dalam DTSEN. Pemerintah menyatakan data dapat dimutakhirkan dan dikoreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian.

Warga yang ingin meminta bantuan informasi juga dapat menghubungi Command Center 171. Saluran pengaduan resmi dan petunjuknya dapat diperiksa melalui situs Kemensos. Pemerintah daerah dan instansi terkait turut terlibat dalam pemutakhiran data, termasuk memeriksa informasi yang disampaikan masyarakat.

Periksa kanal sebelum mengisi data. Kemensos mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan pendaftaran yang beredar lewat pesan singkat atau media sosial. Gunakan situs dan aplikasi resmi, jangan berikan kata sandi, kode OTP, atau informasi perbankan kepada pihak yang tidak jelas, serta waspadai permintaan uang dengan janji bantuan segera cair.

Setelah laporan diajukan, warga perlu menunggu proses pemeriksaan karena perubahan status tidak selalu berlangsung seketika. Langkah berikutnya tetap melalui verifikasi petugas, yang akan menentukan apakah data perlu diperbaiki dan apakah keluarga memenuhi ketentuan program bantuan.

(ZA)

Artikel Untuk Anda

📲
Ikuti JournalArta di WhatsApp & Telegram

Berita terpenting nasional, ekonomi, dan teknologi langsung di HP-mu. Gratis, tanpa spam.

Bagikan: Facebook Twitter Telegram
Uji dirimuKuis Sejarah Hari Pahlawan: 10 Soal Pertempuran Surabaya 1945, Berapa Skormu? →
TRENDING LPDP 2027 Belum Dibuka: Status Tahap 2 2026, Timeline, Jenis Beasiswa, dan Syarat