Khofifah Raih Fatima Al-Fihriya Award 2026, Dorong Perempuan Memimpin

PANGKALPINANG — Khofifah Indar Parawansa menerima Fatima Al-Fihriya Award 2026 atas kiprahnya dalam kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan sosial. Penghargaan edisi keenam itu diselenggarakan di Indonesia melalui kolaborasi sejumlah organisasi dan lembaga pendidikan.

Khofifah mendedikasikan penghargaan tersebut kepada perempuan, kader organisasi, dan relawan sosial yang mendampingi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan akan lebih tepat sasaran jika perempuan ikut merancang dan mengambil keputusan.

Penghargaan diberikan kepada tokoh perempuan yang berkontribusi dalam pendidikan, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Khofifah menyampaikan rasa syukur dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11/2026).

“Saya bersyukur dan merasa terhormat atas penghargaan yang dianugerahkan kepada saya. Kehormatan ini saya dedikasikan kepada para perempuan Jawa Timur dan Indonesia, kader Muslimat NU, kader organisasi wanita lainnya juga para relawan sosial,” kata Khofifah.

Fatima Al-Fihriya Award dan kepemimpinan perempuan

Penganugerahan berlangsung lewat kerja sama Asosiasi Profesor Muslimat NU, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Programme MED 21, Association de Soutien au Programme MED 21, serta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Empat tokoh lain turut menerima penghargaan. Mereka adalah Sinta Nuriyah Wahid, Ibu Negara RI periode 1999-2001 yang juga anggota Wantimpres; Halimah Yacob, Presiden Singapura periode 2017-2023; politisi Maroko Bassima Hakkaoui; serta politisi Tunisia Neziha Labidi.

Sinta menerima penghargaan atas advokasi kemanusiaan dan kesetaraan gender. Halimah mendapat apresiasi atas kiprahnya dalam kepemimpinan perempuan, keadilan sosial, dan tata kelola. Bassima dihargai atas pemberdayaan perempuan dan kebijakan sosial, sedangkan Neziha atas pengabdian pada hak perempuan dan anak serta pembangunan keluarga.

Penghargaan ini membawa pesan praktis bagi perempuan yang menghadapi hambatan ekonomi dan akses layanan. Khofifah mencontohkan program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera atau KIP Putri Jawara, yang memberikan bantuan modal usaha kepada perempuan dengan keterbatasan ekonomi, termasuk tulang punggung keluarga.

“Di situlah saya melihat makna kepemimpinan perempuan. Ketika mendapat amanah, kita memiliki kesempatan untuk membuka jalan bagi perempuan lain agar dapat belajar, mandiri, dan ikut menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka,” tutur Khofifah.

Pengalaman warga sebagai dasar kebijakan

Khofifah mengaitkan pandangannya dengan kisah Fatima al-Fihriya. Menurut riwayat yang disampaikannya, lebih dari seribu tahun lalu Fatima mewakafkan hartanya untuk mendirikan Masjid al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Tempat itu kemudian berkembang menjadi pusat keilmuan dan salah satu universitas tertua di dunia.

“Kepedulian beliau berangkat dari kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Manfaatnya kemudian dirasakan para pencari ilmu jauh melampaui masa hidup beliau,” kata Khofifah.

Ia menyebut pengabdiannya bersama Muslimat NU mengajarkan pentingnya pemimpin yang dekat dengan keluarga yang didampingi. Kader, menurut Khofifah, memahami warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, membutuhkan dukungan agar anak tetap sekolah, atau memerlukan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi.

Kepercayaan tumbuh ketika kader hadir dan mendengarkan kebutuhan warga secara langsung. “Dari merekalah saya belajar bahwa mendengar dengan sungguh-sungguh merupakan bagian penting dari memimpin,” ujarnya.

Khofifah mengatakan pengalaman itu menjadi bekal saat menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, menteri negara pemberdayaan perempuan, menteri sosial, hingga gubernur Jawa Timur. Dalam setiap amanah, ia mempertanyakan apakah kesempatan yang dibuka dapat dijangkau oleh orang yang paling membutuhkan.

Ia juga meminta pemerintah memeriksa manfaat program secara langsung, bukan hanya mengandalkan laporan perangkat daerah (OPD). Pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama agar layanan sampai kepada warga yang membutuhkan.

“Tidak cukup hanya mengandalkan laporan perangkat daerah (OPD), apakah program sudah berjalan dan jangkauan layanan kita sudah dirasakan masyarakat atau belum,” kata Khofifah.

KIP Putri Jawara dan akses yang setara

Khofifah mendorong perempuan dilibatkan sejak perencanaan program. Pengalaman dan kebutuhan mereka, katanya, perlu menjadi dasar kebijakan. Ia menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan memperkuat posisi mereka di berbagai bidang.

Prinsip No One Left Behind, atau tidak seorang pun boleh tertinggal, juga menjadi perhatian Khofifah. Ia meminta semua pihak aktif menjangkau perempuan yang menghadapi hambatan lebih besar, termasuk penyandang disabilitas dan warga di wilayah terpencil.

Bagi Khofifah, pemberdayaan terlihat dari terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kemandirian ekonomi, dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ia berharap pertemuan tokoh perempuan dari berbagai negara melalui penganugerahan ini memperkuat kerja sama untuk memperluas akses tersebut.

Khofifah juga menekankan pentingnya memastikan pengalaman perempuan masuk dalam penyusunan kebijakan publik. Pemerintah dan mitra pelaksana perlu menilai langsung jangkauan layanan serta manfaat program bagi warga.