Gadi Eisenkot Ditugasi Bentuk Pemerintahan, Koalisi Belum Pasti

YERUSALEM — Gadi Eisenkot mendapat mandat membentuk pemerintahan Israel dari Presiden Isaac Herzog pada Minggu malam, tetapi belum memiliki mayoritas parlemen untuk memastikan koalisi. Mantan kepala militer itu kini harus merangkul partai-partai kecil yang terpecah setelah pemilu 27 Oktober.

Mandat tersebut membuka peluang bagi Eisenkot untuk menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tetapi belum menjamin ia akan menjadi perdana menteri. Jika ia gagal menghimpun dukungan, Netanyahu dapat kembali mendapat kesempatan membentuk pemerintahan.

Gadi Eisenkot menghadapi negosiasi koalisi

Herzog menyatakan mayoritas anggota parlemen mendukung penunjukan Eisenkot. Parlemen Israel dikenal sebagai Knesset. Eisenkot memiliki 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan tambahan waktu dua minggu dari presiden.

Dalam upacara di kediaman presiden di Yerusalem, Herzog berharap pemerintahan baru dapat meredakan perpecahan masyarakat. “Saya berharap dengan sepenuh hati bahwa pemerintahan apa pun yang terbentuk akan membawa persatuan, hubungan, dan pemulihan di antara semua bagian rakyat kami,” kata Herzog.

Eisenkot berjanji memimpin pemerintahan yang mewakili berbagai kelompok dan bekerja untuk kepentingan publik. Ia mengatakan mayoritas mutlak anggota Knesset mendukung perubahan, tetapi dukungan itu belum otomatis menjadi kesepakatan koalisi.

“Saya bermaksud mengarahkan situasi ini dengan kesabaran, kerendahan hati, ketenangan, dan komitmen mendalam terhadap Israel yang Yahudi, setara, liberal, dan aman,” ujar Eisenkot.

Partai Arab dan ultra-Ortodoks jadi penentu

Partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu, setelah memperoleh hasil kuat dalam pemilu berkat tingginya partisipasi warga Arab Israel. Ra’am menyatakan akan mendukung Eisenkot, tetapi jumlah kursinya tidak cukup untuk memberinya mayoritas parlemen.

Joint List, partai Arab lainnya, menawarkan dukungan dari luar koalisi. Langkah itu berjarak dari kebiasaan politik sebelumnya, tetapi berpotensi menimbulkan pertentangan. Joint List menolak kebijakan Israel dan tidak mendukung identitas negara sebagai negara Yahudi; sementara sebagian mitra Eisenkot menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Yisrael Beytenu, salah satu mitra Eisenkot yang lebih konservatif, telah menyatakan tidak akan masuk pemerintahan bersama partai Arab. Bagi Eisenkot, dukungan dari luar koalisi dapat membantu menghimpun suara, tetapi tetap berisiko memecah barisan pendukungnya.