JAKARTA — Kelas menengah Indonesia berkurang dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47,5 juta pada 2024, menurut Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo. Pemerintah merespons tekanan itu dengan mendorong penciptaan kerja melalui investasi dan hilirisasi, serta sejumlah program bagi pekerja dan calon pemilik rumah.
Penurunan sekitar 10 juta orang dalam lima tahun mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan kelas menengah. Drajad mengatakan disrupsi teknologi dan ekonomi ikut mengubah struktur ekonomi, sementara dampaknya terasa pada kelompok tersebut.
Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan ekonomi
Perubahan teknologi dan ekonomi dapat menggeser kebutuhan tenaga kerja serta cara industri beroperasi. Menurut Drajad, tekanan terhadap kelas menengah dapat membesar ketika perubahan itu tidak direspons dengan cepat.
Angka yang disampaikan menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47,5 juta pada 2024. Selisihnya mencapai 10 juta orang dalam lima tahun. Bagi rumah tangga, tekanan pada kelompok ini berkaitan dengan kemampuan mempertahankan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan, meski rincian dampak per rumah tangga tidak dipaparkan dalam pernyataannya.
Pemerintah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu respons. Investasi dan hilirisasi didorong agar kegiatan ekonomi menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Hilirisasi berarti mengolah bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi sebelum dipasarkan.
Langkah lain yang disebut mencakup program magang dan pendidikan vokasi. Keduanya diarahkan untuk membantu calon pekerja mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan tantangan perubahan ekonomi: pekerja perlu memiliki jalur untuk masuk ke pekerjaan baru.
Insentif pekerja dan dukungan perumahan
Drajad juga menyebut pemangkasan pajak penghasilan atas gaji di bawah Rp 10 juta, diskon iuran jaminan sosial, serta pemberian kredit pemilikan rumah bersubsidi. Rangkaian kebijakan itu ditujukan untuk meringankan beban pekerja dan mendukung akses terhadap hunian.
Dampaknya penting bagi rumah tangga yang penghasilannya tertekan. Pengurangan pajak dan iuran dapat mengurangi potongan dari pendapatan, sedangkan KPR subsidi membuka dukungan pembiayaan rumah. Namun, bahan kebijakan yang disampaikan tidak memerinci besaran pengurangan pajak, diskon iuran, atau ketentuan penerima rumah subsidi.
Di luar dukungan langsung kepada pekerja, pemerintah ingin membuka sumber pertumbuhan baru. Pariwisata dan ekonomi kreatif disebut berpeluang menjadi mesin ekonomi, tetapi Drajad menilai sektor itu membutuhkan regulasi dan insentif yang lebih mendukung inovasi. Ia juga menyoroti tantangan birokrasi yang dinilai belum kondusif.
Investasi industri dan sektor digital
Pada sektor manufaktur, pemerintah mendorong industrialisasi dan hilirisasi di sejumlah bidang. Perkebunan kelapa sawit dan industri kertas termasuk sektor yang disebut dalam agenda tersebut. Tujuannya adalah memperkuat kegiatan produksi di dalam negeri.
Industri pusat data juga dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah, kata Drajad, perlu menggerakkan sektor teknologi dan digitalisasi pada era kecerdasan buatan atau AI. Pusat data menjadi bagian dari infrastruktur yang menopang kegiatan digital, sementara pengembangan teknologi membuka ruang bagi kegiatan ekonomi baru.
Bagi pekerja, arah kebijakan ini membuat penciptaan keterampilan dan pekerjaan menjadi isu yang saling terkait. Investasi industri dapat menciptakan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan program magang dan vokasi berupaya menyiapkan calon pekerja. Tantangannya adalah memastikan perubahan sektor ekonomi ikut membuka kesempatan bagi kelompok yang menghadapi tekanan.
APBN menopang program prioritas
Pemerintah menyatakan APBN siap mendukung program prioritas, termasuk MBG, Kopdes Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Di saat yang sama, pemerintah mendorong peningkatan penerimaan melalui reformasi pajak. Kalangan wajib pajak kaya disebut sebagai salah satu sumber penerimaan yang dapat diperkuat.
Agenda tersebut memperlihatkan dua sisi respons pemerintah: menjaga program prioritas tetap didukung anggaran dan memperluas penerimaan negara. Ketersediaan pembiayaan menjadi penting ketika pemerintah juga mendorong lapangan kerja, insentif pekerja, serta pengembangan sektor industri dan digital.
Drajad menyampaikan pandangannya dalam dialog mengenai peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong ekonomi Indonesia. Percakapan itu berlangsung dalam program Power Lunch pada Jumat, 06/11/2026. Angka yang ia paparkan menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47,5 juta pada 2024.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.