Penyadapan Prabowo: Kecurigaan Publik ke Solo

Perubahan posisi politik dapat mendorong orang menafsirkan ulang hubungan lama. Tapi tafsir bukan fakta hukum.

Alasan lain datang dari pembacaan konstitusi. Yusril merujuk Pasal 191 KUHP mengenai upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 8 UUD 1945 mengatur bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan tetap.

Rangkaian ketentuan itu memunculkan spekulasi tentang siapa yang akan diuntungkan jika Prabowo tak mampu menjalankan tugas. Namun, aturan konstitusi tidak membuktikan adanya rencana untuk menjatuhkan presiden ataupun keterlibatan keluarga Jokowi.

Warisan pemerintahan dan kepentingan politik 2029

Kasus ini muncul ketika warisan dua periode pemerintahan Jokowi masih menjadi perdebatan. Kritik kembali menguat setelah laporan Nawadosa terbit pada 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai syarat pendidikan Gibran juga menambah perhatian terhadap jalannya menuju kursi Wakil Presiden.

Pada Agustus lalu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi berbicara tentang “patahan sejarah” dan perubahan yang lebih cepat dari 2029. Budi Arie kemudian meminta maaf dan menegaskan ucapannya tidak berkaitan dengan Jokowi. Meski begitu, rekaman pernyataan itu ikut masuk ke dalam narasi politik yang beredar.

Keluarga Jokowi kini memiliki posisi di sejumlah jalur politik. Gibran menjabat Wakil Presiden, menantunya Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara, sedangkan Kaesang Pangarep memimpin PSI. Pertanyaan tentang arah politik keluarga itu bertambah karena PSI gagal melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

Jokowi memulai perjalanan keliling Indonesia pada Juni lalu. Pengamat membaca safari politik itu sebagai upaya memperkuat PSI dan menjaga peluang politik Gibran menjelang Pilpres 2029. Itu merupakan tafsir atas langkah politik, bukan penjelasan resmi mengenai tujuan perjalanan.

Dalam teori Max Weber, karisma pemimpin cenderung memudar setelah ia meninggalkan jabatan, kecuali pengaruhnya bertahan melalui partai, jaringan, atau penerus. Dalam konteks ini, PSI dan posisi Gibran dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan pengaruh politik Jokowi.

Kepentingan yang lebih luas juga dibicarakan. Jeffrey Winters dalam bukunya tentang oligarki berpendapat bahwa pemilik kekayaan besar di Indonesia membutuhkan pelindung politik untuk menjaga kepentingannya. Proyek hilirisasi, tambang, dan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi menjadi latar bagi dugaan bahwa sebagian kelompok ingin mempertahankan pengaruh lama.