Penyadapan Prabowo: Mengapa Kecurigaan Publik Mengarah ke Solo?

JAKARTA — Kasus penyadapan Prabowo Subianto yang diduga menyasar pejabat negara, pimpinan partai, aktivis, dan jurnalis memicu kecurigaan publik terhadap lingkaran Joko Widodo, meski penyidik belum menyebut nama Jokowi maupun mengungkap motifnya. Ketidakjelasan itu membuat dugaan politik berkembang lebih cepat daripada kepastian hukum.

Nama mantan Presiden ke-7 itu terus muncul dalam pembacaan publik atas perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain. Namun, kecurigaan bukan bukti keterlibatan.

Penyadapan Prabowo dan bayang-bayang politik lama

Perhatian terhadap Jokowi datang dari dalam dan luar negeri. Pemberitaan internasional menggambarkan kasus ini sebagai ujian bagi hubungan Prabowo dengan pendahulunya, bahkan sebagai persaingan antara presiden yang sedang berkuasa dan jaringan pemerintahan sebelumnya.

Di dalam negeri, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meyakini hasil sadapan mengalir ke lingkaran Solo. Pengamat militer Selamat Ginting menyebut perkara itu sebagai kudeta merangkak. Pernyataan-pernyataan tersebut ikut membentuk tafsir, tetapi belum menggantikan hasil penyidikan.

Jokowi menanggapi singkat. “Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya.” Ucapannya tidak menjelaskan siapa yang diduga memerintahkan penyadapan atau untuk kepentingan apa.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga ikut terseret dalam percakapan publik, meski ia tidak disebut sebagai sasaran penyadapan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum mengetahui apakah Gibran ikut disadap.

Mengapa kecurigaan mengarah ke lingkaran Solo?

Ada beberapa alasan yang membuat publik menghubungkan perkara ini dengan jaringan politik Jokowi. Pertama, riwayat hubungan Listyo dan Jokowi. Listyo pernah menjadi Kapolresta Surakarta ketika Jokowi menjabat wali kota, lalu menjalani sejumlah posisi hingga menjadi Kapolri.

Dalam politik yang bertumpu pada patronase, perjalanan karier itu mudah dibaca sebagai kedekatan loyalitas. Namun, riwayat jabatan saja tidak membuktikan bahwa seseorang terlibat dalam penyadapan.

Waktu dugaan penyadapan juga mengundang tafsir. Operasi itu disebut diduga berlangsung sejak 2025, setelah Jokowi meninggalkan Istana. Pada periode yang sama, beredar kabar bahwa upaya mengganti Kapolri gagal hingga empat kali.