Megawati Soekarnoputri Geram Kasus Dana Darurat BNPB

JAKARTA — Megawati Soekarnoputri mengkritik dugaan korupsi dana darurat BNPB dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional di Sekolah PDIP, Jakarta, Senin (9/11). Ketua Umum PDIP itu mempertanyakan tindakan pihak yang diduga mengambil uang untuk penanganan bencana.

Kasus ini menyangkut dana yang semestinya dipakai membantu korban bencana. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, sementara pengadaan di lingkungan BNPB selama tiga tahun mencapai Rp148 miliar.

Megawati menyampaikan kekesalannya secara spontan saat berbicara tentang dugaan korupsi tersebut. Ia mengatakan tidak habis pikir dana untuk membantu warga terdampak bencana justru menjadi perkara hukum.

“Kok tega ya. Duh gemes deh gua. Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak,” kata Megawati.

Megawati Soekarnoputri geram kasus dana darurat BNPB

Megawati juga menilai korupsi merusak negara dan menyinggung beban utang. Menurutnya, masyarakat akan menanggung dampak ketika uang negara disalahgunakan sementara utang terus bertambah.

“Biarin dia sadar gitu bahwa dia merusak negara. Ya Allah enak banget ya korupsi sekarang ya. Lah iya terus kita mau hidup pakai apa kalau banyak ini, banyak utang,” imbuhnya.

Dana siap pakai atau DSP merupakan dana darurat yang digunakan untuk menangani bencana. Dalam perkara ini, pengadaan BNPB disebut bersumber dari DSP untuk menghadapi sejumlah kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, serta gempa di NTT.

Penggunaan dana darurat membuat perkara ini berdampak langsung pada kemampuan penanganan bencana. Dana yang terseret dugaan penyimpangan semestinya tersedia untuk kebutuhan respons bencana dan bantuan bagi warga terdampak.

Lima tersangka dalam perkara pengadaan BNPB

Lima tersangka yang disebut dalam perkara ini ialah Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; Bima Setiawan dan Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto; serta pihak swasta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.

Bima Setiawan merupakan adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto. KPK menyatakan sejumlah penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam pengadaan terafiliasi dengan Bima.

Nilai pengadaan BNPB selama kurun 2024-2026 mencapai Rp148 miliar. Dana itu berasal dari DSP yang dialokasikan untuk penanganan bencana, sehingga perkara ini menempatkan pengelolaan belanja darurat dalam sorotan.

KPK juga telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer TNI mengenai peran Suharyanto. Lembaga antirasuah itu mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif.

Di acara yang sama, Megawati mengingatkan bahwa korupsi dana penanganan bencana bukan sekadar persoalan pengadaan. Dana yang dipersoalkan itu ditujukan untuk menghadapi bencana di sejumlah wilayah, sementara nilai pengadaan BNPB pada 2024-2026 tercatat Rp148 miliar.