AMBON — Minyak pala Maluku mendapat dukungan pemeriksaan dan sertifikasi karantina untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan ekspor. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memberikan layanan itu kepada pengolah minyak pala di Ambon.
Dukungan tersebut penting bagi petani dan usaha pengolahan karena sebagian besar pala Maluku selama ini dikirim ke Surabaya untuk diolah serta diuji mutunya sebelum dijual ke luar negeri. Pemerintah daerah ingin membuka jalan agar pengolahan dan ekspor dapat dilakukan lebih dekat dengan sentra produksi.
Sertifikasi minyak pala Maluku
Pelaksana Tugas Kepala BKHIT Maluku Purwadi mengatakan layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan tumbuhan, pengujian sesuai kebutuhan, penerbitan sertifikat karantina, serta edukasi tentang persyaratan fitosanitari dan perdagangan. Persyaratan fitosanitari mengatur kesehatan tumbuhan yang diperdagangkan lintas wilayah atau negara.
Purwadi menyampaikan bahwa pelaku usaha perlu menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi ketentuan karantina. Koordinasi sejak awal juga dibutuhkan agar proses pemeriksaan dan dokumen tidak menghambat rencana pemasaran.
“Kami mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan karantina, dan membangun koordinasi sejak awal agar komoditas unggulan Maluku semakin berdaya saing,” kata Purwadi.
BKHIT Maluku memberi dukungan kepada CV Kabong Minyak Pala Maluku, yang mengembangkan pala menjadi minyak atsiri. Pengolahan ini mengubah rempah menjadi produk bernilai tambah, dengan sasaran memperluas akses ke pasar ekspor.
Pala Maluku menghadapi kendala ekspor
Produksi pala di Maluku mencapai sekitar 6.000 ton per tahun. Kepulauan Banda menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar. Namun, potensi produksi itu belum sepenuhnya diikuti pengolahan dan pengujian mutu di daerah.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan sebagian besar pala asal Maluku dikirim ke Surabaya untuk menjalani pengolahan dan pemeriksaan mutu sebelum dipasarkan ke luar negeri. Alur itu membuat urusan administrasi dan pengujian menjadi tantangan ketika pelaku usaha ingin mengekspor langsung dari Maluku.
“Tantangan utama kita adalah mengurus administrasi dan pengujian mutu agar ekspor bisa lebih langsung dari Maluku,” ujar Ilham.
Bagi petani, keberhasilan mengatasi tahapan itu dapat menentukan apakah pala dijual sebagai bahan mentah atau memperoleh nilai tambah melalui pengolahan. Ekspor langsung juga berpotensi memperpendek jalur pemasaran dari Maluku, meski pelaku usaha tetap harus memenuhi standar karantina dan mutu yang berlaku.
Hilirisasi pala dan kelapa di Maluku Tengah
Pemerintah Provinsi Maluku mendorong hilirisasi pala dan kelapa dalam melalui kerja sama bisnis atau business-to-business (B2B), yakni kemitraan langsung antarperusahaan. Skema tersebut didanai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 8.
Lokasi pengembangan berada di Awaya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Dinas Pertanian Maluku akan mengawal urusan administrasi dan teknis agar pelaksanaan proyek berjalan lancar.
Program itu direncanakan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah daerah berharap pengolahan di Maluku dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual pala serta kelapa, sekaligus membuka peluang ekspor langsung dan mendorong pendapatan petani.
Tahap berikutnya adalah persiapan pelaksanaan proyek di Awaya serta pengawalan administrasi dan teknis oleh Dinas Pertanian Maluku. BKHIT Maluku juga mendorong pelaku usaha membangun koordinasi sejak awal agar kebutuhan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi dapat dipenuhi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP