Data Korporasi Ditjen AHU Diakses 51,1 Juta Kali hingga 2026

JAKARTA — Data korporasi Ditjen AHU mencatat 51.120.480 transaksi pemanggilan sejak 2023 hingga Oktober 2026, menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo. Kementerian Hukum menggandeng 50 kementerian dan lembaga untuk memperkuat integrasi data itu melalui forum nasional pada Selasa (10/11).

Angka tersebut menunjukkan informasi administrasi hukum telah digunakan dalam beragam layanan pemerintah. Integrasi ditujukan untuk mendukung kepastian hukum, pelayanan publik, dan ekosistem investasi, sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha menyampaikan data yang sama berulang kali.

Data korporasi Ditjen AHU menopang layanan lintas instansi

Widodo merinci transaksi pemanggilan data terus bertambah dalam periode yang disampaikan. Pada 2023 tercatat 7.806.839 transaksi, lalu 5.323.945 transaksi pada 2024. Jumlahnya naik menjadi 17.216.166 pada 2025 dan mencapai 20.773.530 hingga Oktober 2026.

Ditjen AHU berada di bawah Kementerian Hukum dan mengelola data administrasi hukum yang menjadi rujukan sejumlah instansi. Pemanfaatannya mencakup administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha lewat OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, pertukaran data yang konsisten dapat mengurangi pengulangan pengisian informasi dalam layanan pemerintah. Pemerintah juga dapat menggunakan data yang lebih selaras untuk pelayanan, perizinan, perpajakan, dan pengawasan. Dampak itu bergantung pada penerapan integrasi oleh tiap instansi, bukan hanya pada kesepakatan forum.

Integrasi tanpa memusatkan seluruh data

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pengelolaan informasi yang andal berkaitan dengan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan daya saing nasional. Ia menilai iklim investasi yang sehat membutuhkan informasi mengenai subjek hukum yang dikelola dengan baik.

Yusril menjelaskan integrasi nasional tidak harus memindahkan seluruh data ke satu institusi. Setiap instansi tetap menguasai data yang diproduksinya, sementara pertukaran informasi berlangsung melalui sistem yang saling terhubung dan standar bersama.

Standar itu meliputi metadata, yaitu keterangan yang menjelaskan data, serta kode referensi yang membantu sistem mengenali informasi dengan cara seragam. Pendekatan interoperabilitas ini memungkinkan instansi bertukar data tanpa menghapus kewenangan masing-masing sebagai pengelola.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut dukungan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan diperlukan agar integrasi berjalan. Menurut dia, data administrasi hukum Ditjen AHU mendukung pengambilan keputusan dan berbagai layanan pemerintah.

Komitmen perlu berlanjut ke pelaksanaan

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Satu Data Indonesia, yang menekankan kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data. Dalam penerapannya, instansi perlu memastikan informasi dapat dipertukarkan secara konsisten, sementara pengelolaan data tetap berada pada lembaga produsen.

Perbedaan angka dalam pemberitaan mengenai kegiatan yang sama membuat angka transaksi perlu dibaca sesuai jenis ukuran dan rentang waktunya. Widodo menyebut 51.120.480 transaksi pemanggilan data sejak 2023 sampai Oktober 2026. Angka itu berbeda dengan jumlah hit layanan API yang disebut dalam pemberitaan pembanding, sehingga keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang sama.

Supratman meminta agar hasil forum tidak berhenti sebagai kesepakatan tertulis. Ia berharap kementerian dan lembaga menindaklanjutinya melalui penerapan nyata di masing-masing instansi.

Widodo menyebut pemanfaatan data sudah menjangkau layanan perpajakan, perizinan, pengadaan, pengawasan transaksi keuangan, dan pencegahan korupsi.

“Data itu dimanfaatkan dalam berbagai layanan strategis, termasuk administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut.