Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut dukungan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan diperlukan agar integrasi berjalan. Menurut dia, data administrasi hukum Ditjen AHU mendukung pengambilan keputusan dan berbagai layanan pemerintah.
Komitmen perlu berlanjut ke pelaksanaan
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Satu Data Indonesia, yang menekankan kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data. Dalam penerapannya, instansi perlu memastikan informasi dapat dipertukarkan secara konsisten, sementara pengelolaan data tetap berada pada lembaga produsen.
Perbedaan angka dalam pemberitaan mengenai kegiatan yang sama membuat angka transaksi perlu dibaca sesuai jenis ukuran dan rentang waktunya. Widodo menyebut 51.120.480 transaksi pemanggilan data sejak 2023 sampai Oktober 2026. Angka itu berbeda dengan jumlah hit layanan API yang disebut dalam pemberitaan pembanding, sehingga keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang sama.
Supratman meminta agar hasil forum tidak berhenti sebagai kesepakatan tertulis. Ia berharap kementerian dan lembaga menindaklanjutinya melalui penerapan nyata di masing-masing instansi.
Widodo menyebut pemanfaatan data sudah menjangkau layanan perpajakan, perizinan, pengadaan, pengawasan transaksi keuangan, dan pencegahan korupsi.
“Data itu dimanfaatkan dalam berbagai layanan strategis, termasuk administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP