Gibran Mundur, Kadin Ingatkan Risiko Investor Menahan Investasi

JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dapat memengaruhi minat investasi, kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang pada Rabu (11/11). Ia menilai stabilitas politik diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen pada 2029.

Menurut Sarman, dinamika politik yang tidak kondusif bisa mendorong calon investor menunda keputusan atau memilih bersikap wait and see, yakni menunggu kepastian sebelum berinvestasi. Penundaan itu berisiko menghambat realisasi investasi yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Stabilitas politik dan target pertumbuhan 8 persen

Sarman menanggapi pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyoroti pengaruh situasi politik terhadap psikologi investor dan pelaku usaha. Ia mengingatkan bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2029 sulit dicapai tanpa kondisi politik yang stabil dan kondusif.

“Target Pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 mustahil tercapai jika tidak didukung dengan stabilitas politik yang stabil dan kondusif,” kata Sarman.

Pernyataan itu menempatkan kepastian politik sebagai salah satu perhatian dunia usaha ketika mengambil keputusan investasi. Investor yang menahan rencana penanaman modal dapat memperlambat masuknya investasi, sementara kegiatan tersebut diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan membuka kesempatan kerja.

“Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha. Calon Investor yang menunda atau wait and see tentu merugikan perekonomian kita,” ujarnya.

Kadin soroti dampak politik pusat pada usaha daerah

Sarman juga menilai kondisi politik di tingkat pusat dapat berpengaruh pada kegiatan usaha di daerah. Sejumlah kebijakan dan perizinan usaha daerah, menurut dia, masih berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Keterkaitan itu membuat kepastian politik pusat relevan bagi pelaku usaha yang beroperasi di daerah. Ketika keputusan investasi tertahan, rencana usaha yang bergantung pada kepastian kebijakan dan perizinan juga berpotensi ikut menunggu.

Ia mengatakan Indonesia memerlukan stabilitas politik saat ekonomi global menghadapi tekanan akibat situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Keadaan politik yang kondusif, menurut Sarman, dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam negeri terhadap iklim usaha.

Bagi perekonomian, dampaknya tidak berhenti pada keputusan investor. Realisasi investasi juga berkaitan dengan dorongan pertumbuhan dan pembukaan lapangan kerja, sehingga sikap menunggu dari calon investor dapat berpengaruh pada kegiatan usaha yang diharapkan menghasilkan pekerjaan.

Sarman minta elite politik menjaga suasana kondusif

Sarman menyebut kegiatan ekonomi produktif memerlukan situasi politik yang aman dan nyaman serta kebijakan yang mendukung dunia usaha. Kepastian bagi pelaku usaha menjadi perhatian ketika mereka menentukan langkah dan menyusun rencana investasi.

Ia mengingatkan biaya ekonomi dapat menjadi besar apabila ketidakstabilan politik berujung pada kemerosotan ekonomi. “Terlalu mahal yang harus kita tanggung jika gara-gara stabilitas politik yang tidak kondusif ekonomi kita terpuruk. Tentu ini harus kita sadari bersama seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sarman berharap pemerintah dan elite politik menjaga budaya politik yang santun dan beretika, serta tidak menciptakan kegaduhan. Ia mengatakan pelaku usaha dapat menghadapi dinamika politik selama persoalan diselesaikan secara damai dan demokratis.

“Kami dari pelaku usaha sebesar apapun dinamika politiknya jika dapat diselesaikan secara damai dan demokratis maka perekonomian kita akan selalu produktif dan bergairah,” kata Sarman.