Gibran Mundur dari Wapres? MPR Bisa Pilih Pengganti 60 Hari

Polemik kelayakan ikut membayangi

Perhatian terhadap Gibran muncul saat tekanan politik terhadapnya meningkat, termasuk dorongan pemakzulan. Perdebatan itu berkaitan dengan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024 dan kelayakan latar belakang pendidikannya.

Polemik pencalonan bermula pada 2023, ketika Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Aturan baru memungkinkan orang berusia di bawah 40 tahun maju jika pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum. Ketentuan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun.

Keputusan tersebut menuai kritik karena Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan Anwar melanggar etik karena konflik kepentingan dalam perkara tersebut.

Perdebatan kemudian meluas ke dokumen pendidikan Gibran serta putusan MK dan Mahkamah Agung. Sejumlah anggota parlemen juga mempertimbangkan hak angket, yang dapat menjadi langkah awal menuju proses pemakzulan.

Persoalan ini berlangsung bersamaan dengan keretakan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Sejumlah loyalis Jokowi dilaporkan dipindahkan atau disingkirkan dari posisi strategis sejak 2025, sementara pencalonan Gibran sebelumnya dipandang sebagai kesepakatan politik yang memberi keuntungan kepada kedua pihak.

Langkah berikutnya bergantung pada keputusan Prabowo dan apakah Gibran mengirimkan surat pengunduran diri kepada MPR. Tanpa surat tersebut, mekanisme pemilihan pengganti dalam 60 hari belum berjalan.