Hak Menyatakan Pendapat DPR: 50 Anggota Teken Usulan Gibran

JAKARTA — Hak Menyatakan Pendapat DPR atas polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka telah diteken 50 anggota dan diserahkan kepada pimpinan DPR pada Selasa (10/11). Usulan itu membuat nasib proses politik di parlemen bergantung pada mekanisme yang akan dibahas setelah masa sidang dibuka.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan telah menerima laporan tersebut. DPR akan mendengar masukan fraksi dan komisi sebelum menentukan tindak lanjut, sementara Istana menyatakan menghormati proses konstitusional di parlemen.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR diterima pimpinan

Anggota DPR Mardani Ali Sera mengatakan sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat. Ia juga memastikan surat pengajuan sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.

“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani, Selasa (10/11). Ia menyebut penanda tangan berasal dari banyak fraksi, termasuk mayoritas fraksi di DPR.

Angka itu sejalan dengan keterangan Mardani dalam sumber pembanding yang menyebut jumlah pengusul sudah mencapai 50 anggota. Perbedaan kecil pada penyebutan “50” dan “50-an” tidak mengubah gambaran bahwa dukungan telah datang dari puluhan anggota lintas fraksi.

Puan menyatakan pimpinan DPR akan memproses laporan setelah pembukaan masa sidang. Ia belum menetapkan mekanisme yang akan digunakan dan meminta semua pihak menunggu jalannya proses sesuai aturan serta konstitusi.

“Kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna di Jakarta, Selasa (10/11).

Fraksi dan komisi diminta memberi masukan

Puan mengatakan pimpinan DPR akan mengumpulkan pandangan dari fraksi dan komisi sebelum mengambil langkah. Masukan juga telah diterima selama masa reses melalui fraksi dan anggota DPR, katanya.

Ketua DPR itu menegaskan anggota parlemen perlu mengikuti mekanisme yang berlaku. Karena masa sidang baru dibuka, pimpinan akan mendengar laporan dan masukan terlebih dahulu sebelum memutuskan tindak lanjut.

Bagi publik, tahap ini menentukan apakah usulan tersebut bergerak ke pembahasan formal atau masih menunggu pemetaan mekanisme di DPR. Belum ada keputusan pimpinan tentang langkah berikutnya; prosesnya kini berada pada tahap penghimpunan masukan.

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif turut menandatangani usulan. Seusai rapat paripurna, ia membentangkan kertas berisi desakan agar Gibran mundur atau dimundurkan.

Yanuar mengatakan aksinya menjadi cara menyampaikan aspirasi karena rapat paripurna tidak menyediakan sesi interupsi. Ia menyebut dirinya sebagai penanda tangan ke-12 dari PKS, sementara jumlah anggota partai itu yang mendukung usulan mencapai 12 orang.

“Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan,” ujar Yanuar seusai paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Istana menghormati proses DPR

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penggunaan hak DPR sebagai proses politik yang menjadi kewenangan lembaga legislatif. Istana, kata dia, menghormati hak yang dimiliki DPR maupun anggotanya.

Gibran sebelumnya menyatakan tidak ingin polemik berkembang berkepanjangan. Ia mengatakan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menerima saran terkait persoalan yang tengah dibicarakan.

Gibran juga menyatakan akan menempuh jalur PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari SD sampai S-1. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).