Kopontren Jatim Diperkuat, 220 Entri Tercatat di Data Program

JOMBANG — Kopontren Jatim menjadi fokus kegiatan penguatan tata kelola dan literasi keuangan yang digelar Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu diikuti sekitar 300 peserta dari Jawa Timur.

Penguatan pengurus diarahkan agar koperasi pesantren lebih tertib mengelola keuangan, dipercaya anggota, dan mampu mengembangkan usaha produktif. Bagi anggota, tata kelola yang lebih baik juga penting untuk memperjelas pencatatan simpanan serta risiko dana yang disimpan di koperasi.

Pelaporan RAT masih terbatas

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, yang dikenal sebagai Cak Imin, memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan. Peserta terdiri atas pengurus dan pengelola koperasi pondok pesantren, pimpinan pesantren, serta perwakilan pemerintah dan lembaga terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menyebut pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) masih menjadi pekerjaan rumah. Secara nasional, dari 2,3 ribu Kopontren yang tercatat aktif, baru 636 yang melaporkan RAT.

“Secara nasional, dari 2,3 ribu Kopontren yang tercatat aktif, baru 636 koperasi yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), padahal 636 koperasi tersebut telah menghimpun 238,15 ribu anggota dan mengelola aset sekitar Rp2,48 triliun,” kata Abdul Haris dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Angka itu menunjukkan besarnya kegiatan ekonomi yang dikelola koperasi yang sudah melaporkan RAT, sekaligus memperlihatkan keterbatasan pelaporan dibanding jumlah koperasi aktif yang tercatat. RAT menjadi forum anggota untuk membahas pertanggungjawaban dan pengelolaan koperasi.

Data Jawa Timur jadi pijakan pembinaan

Inventarisasi data program KP Koperasi 2021-2024 mencatat 602 entri dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP) unik secara nasional. Sebanyak 220 entri atau 36,5 persen berada di Jawa Timur dan tersebar di 32 kabupaten/kota.

Kabupaten Lumajang memiliki sebaran terbesar dengan 27 entri. Pamekasan dan Sampang masing-masing mencatat 19 entri. Abdul Haris mengatakan data tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk memetakan kebutuhan penguatan koperasi pesantren di Jawa Timur.

Namun, jumlah entri program itu belum menggambarkan seluruh koperasi pesantren yang berbadan hukum dan aktif. Karena itu, pemutakhiran data, pemeriksaan legalitas dan kepengurusan, serta pengenalan jenis dan kapasitas usaha diperlukan agar pembinaan dan pendampingan sesuai kebutuhan tiap koperasi.

Dampaknya terasa pada ketepatan dukungan yang diterima pengurus. Data yang lebih lengkap dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait melihat koperasi mana yang membutuhkan pembenahan administrasi, penguatan usaha, atau pendampingan tata kelola, tanpa menyamakan kebutuhan semua pesantren.

Perlindungan simpanan perlu dipahami

Abdul Haris juga menekankan pencatatan keuangan yang tertib, pelaporan berkala, dan pengendalian risiko dalam mengelola dana anggota. Pengurus perlu membedakan simpanan di bank dan simpanan anggota yang ditempatkan di koperasi.

Ia mengingatkan bahwa LPS menjamin simpanan di bank hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi ketentuan. Simpanan anggota di koperasi belum menjadi objek penjaminan LPS.

Perbedaan perlindungan itu penting bagi pengurus saat menjelaskan risiko kepada anggota dan menyusun tata kelola dana. “Pengurus koperasi juga perlu memahami batas perlindungan simpanan, mengingat simpanan di bank dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi ketentuan, sedangkan simpanan anggota di koperasi belum menjadi objek penjaminan LPS,” ujar Abdul Haris.