Namun, jumlah entri program itu belum menggambarkan seluruh koperasi pesantren yang berbadan hukum dan aktif. Karena itu, pemutakhiran data, pemeriksaan legalitas dan kepengurusan, serta pengenalan jenis dan kapasitas usaha diperlukan agar pembinaan dan pendampingan sesuai kebutuhan tiap koperasi.
Dampaknya terasa pada ketepatan dukungan yang diterima pengurus. Data yang lebih lengkap dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait melihat koperasi mana yang membutuhkan pembenahan administrasi, penguatan usaha, atau pendampingan tata kelola, tanpa menyamakan kebutuhan semua pesantren.
Perlindungan simpanan perlu dipahami
Abdul Haris juga menekankan pencatatan keuangan yang tertib, pelaporan berkala, dan pengendalian risiko dalam mengelola dana anggota. Pengurus perlu membedakan simpanan di bank dan simpanan anggota yang ditempatkan di koperasi.
Ia mengingatkan bahwa LPS menjamin simpanan di bank hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi ketentuan. Simpanan anggota di koperasi belum menjadi objek penjaminan LPS.
Perbedaan perlindungan itu penting bagi pengurus saat menjelaskan risiko kepada anggota dan menyusun tata kelola dana. “Pengurus koperasi juga perlu memahami batas perlindungan simpanan, mengingat simpanan di bank dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi ketentuan, sedangkan simpanan anggota di koperasi belum menjadi objek penjaminan LPS,” ujar Abdul Haris.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP