Bahlil Alihkan Izin Galian C ke Kabupaten/Kota Terdampak

PANGKALPINANG — Izin galian C di kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatra akan dialihkan agar pemerintah daerah dapat mempercepat pengurukan dan pemulihan sungai. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/11).

Perubahan kewenangan ini membuka ruang bagi daerah untuk bekerja sama dalam pemanfaatan pasir, batu, dan material lain yang dibutuhkan dalam penanganan kawasan terdampak. Pemerintah tetap menempatkan normalisasi sungai dan pembersihan sedimen sebagai prioritas.

Izin Galian C untuk daerah terdampak

Bahlil mengatakan pemerintah akan melimpahkan izin pemanfaatan galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah bencana Sumatra. Ia menyebut percepatan pengurukan sebagai alasan langkah tersebut.

“(Akan ada) pelimpahan izin untuk galian C ke Kabupaten/Kota di wilayah bencana supaya mereka bisa mempercepat pengurukan,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/11).

Galian C mencakup bahan tambang non-strategis dan non-vital, seperti pasir, batu belah, tanah urug, serta batu kapur. Material itu dapat digunakan dalam pekerjaan penanganan bencana, sementara pengelolaannya juga memiliki nilai ekonomi.

Sebelumnya, izin pengelolaan galian C dikeluarkan pemerintah pusat. Rencana pelimpahan membuat pemerintah daerah di wilayah bencana dapat mengambil peran lebih langsung, termasuk melalui kerja sama pemanfaatan material.

Normalisasi sungai tetap menjadi prioritas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah sedang menjalankan normalisasi sungai di wilayah bencana Sumatra. Dalam proses itu, terdapat material seperti batu dan pasir yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis.

Tito menilai pelimpahan izin ke daerah dapat membantu proses tersebut. Ia menyebut Bahlil akan menerbitkan surat yang mengizinkan daerah bekerja sama dalam pemanfaatan galian C.

“Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama (pemanfaatan galian C). Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan diteruskan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota,” ujar Tito.

Dengan kewenangan yang menjangkau kabupaten dan kota, pemerintah daerah berpeluang mengatur kerja sama pemanfaatan material lebih dekat dengan lokasi penanganan. Bagi masyarakat terdampak, percepatan pengurukan dan normalisasi sungai berkaitan langsung dengan pemulihan kawasan serta upaya mengurangi risiko saat hujan ekstrem.

Namun, Tito mengingatkan agar pemanfaatan material tidak menggeser fokus utama pemerintah. Normalisasi sungai dan pembersihan sedimen tetap menjadi pekerjaan yang harus diutamakan, bersama penataan ruang sungai agar lebih siap menghadapi hujan ekstrem.

“Ada kurang lebih 38 sungai yang sedang proses normalisasi,” ucap Tito.

Pemerintah kini menyiapkan pelimpahan izin melalui surat yang disampaikan Bahlil. Setelah surat itu diterbitkan, kabupaten dan kota di wilayah bencana dapat dilibatkan dalam kerja sama pemanfaatan galian C, sementara proses normalisasi sungai terus berjalan.