KAI Palembang Jaga 77 Perlintasan, 5 Orang Tewas Tahun Ini

PALEMBANG — KAI Palembang menambah penjaga di 77 perlintasan sebidang rawan kecelakaan menjelang Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini menyusul lima orang meninggal dalam kecelakaan di perlintasan sejak Januari hingga akhir Oktober 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang memprioritaskan lokasi dengan lalu lintas padat, terutama perlintasan tanpa palang pintu dan perlintasan liar. Penambahan personel ditujukan untuk menjaga perjalanan kereta api sekaligus melindungi pengguna jalan.

Manager Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan penempatan petugas disertai edukasi keselamatan. Namun, pengguna jalan tetap harus mematuhi rambu dan arahan petugas saat melintasi rel.

13 kecelakaan tercatat hingga akhir Oktober

KAI Divre III Palembang mencatat 13 kecelakaan di perlintasan sebidang sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2026. Insiden itu melibatkan delapan mobil dan lima sepeda motor.

Dampaknya, dua orang mengalami luka ringan, dua orang luka berat, dan lima orang meninggal dunia. Catatan itu memperlihatkan risiko langsung bagi warga yang melintasi rel, khususnya di lokasi yang ramai atau belum memiliki palang pintu.

Petugas tambahan dapat membantu mengawasi perlintasan, tetapi keselamatan juga bergantung pada keputusan pengguna jalan. Pengendara perlu berhenti ketika sinyal peringatan menyala dan tidak mencoba melewati palang yang sudah turun.

“Penempatan petugas tambahan dan berbagai kegiatan edukasi merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan,” kata Aida.

Penutupan perlintasan dan edukasi warga

Hingga akhir Oktober 2026, KAI telah menutup 25 perlintasan sebidang dan menggelar 119 kegiatan sosialisasi keselamatan. Perusahaan juga melaksanakan 49 kegiatan edukasi bagi pelajar, santri, dan masyarakat di sekitar jalur kereta api.

KAI turut memasang 118 banner imbauan keselamatan. Pesan yang disampaikan mengingatkan masyarakat agar memperhatikan rambu, sinyal, dan kondisi rel sebelum melintas.

Upaya tersebut melibatkan Kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, pemerintah daerah, komunitas pecinta kereta api atau railfans, serta warga sekitar jalur. Kolaborasi dibutuhkan karena keselamatan perlintasan juga berkaitan dengan pengelolaan jalan.

Aida mengingatkan kereta api tidak dapat berhenti mendadak. Karena itu, pengguna jalan harus memberi jalan kepada kereta dan tidak menerobos palang pintu.

Tanggung jawab pembangunan fasilitas

Kewajiban mendahulukan kereta api tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 296 dalam undang-undang yang sama mengatur ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000 bagi pelanggar.

Ketentuan keselamatan perkeretaapian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perkeretaapian. Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 mengatur keterlibatan instansi yang bertanggung jawab atas jalan sesuai klasifikasinya.

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, pemerintah provinsi menangani jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab atas jalan kabupaten, kota, dan desa. Jalan khusus menjadi tanggung jawab instansi atau badan hukum terkait.

KAI menjaga keselamatan operasional dengan menempatkan penjaga, merawat prasarana perkeretaapian, dan mengedukasi masyarakat. Pembangunan palang pintu, jalan layang atau flyover, serta terowongan bawah tanah atau underpass menjadi kewenangan instansi terkait.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berlalu lintas. Patuhi rambu, ikuti arahan petugas, jangan menerobos palang pintu, dan jangan berhenti di atas rel. Satu tindakan disiplin dapat menyelamatkan banyak nyawa,” kata Aida.