JAKARTA — ASN yang tidak memenuhi kewajiban pajak bakal menghadapi hambatan kenaikan pangkat, sementara bunga kredit PNM Mekaar turun menjadi 8 persen mulai November 2026. Dua kebijakan ini menjadi berita populer pada Jumat, 13 November 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan yang mengaitkan kepatuhan membayar dan melaporkan pajak dengan proses kenaikan pangkat atau golongan. Pada saat yang sama, pemerintah telah menjalankan skema baru pembiayaan PNM Mekaar dengan bunga lebih rendah bagi pelaku usaha mikro.
ASN patuh pajak untuk kenaikan pangkat
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kesepakatan tingkat menteri mengenai kebijakan ASN telah tercapai. Pemerintah kini menyiapkan regulasi sebelum mengumumkannya secara resmi.
Ketentuan itu akan membuat ASN yang belum membayar atau melaporkan pajak terhambat dalam proses kenaikan pangkat maupun golongan. Bimo menegaskan, kepatuhan pajak akan menjadi bagian dari persyaratan administrasi kepegawaian.
Dalam pemberitaan mengenai kebijakan tersebut, Bimo juga menyebut bahwa ASN yang belum menunaikan kewajiban perpajakan tidak dapat naik pangkat atau golongan. Aturan resminya masih disiapkan untuk diluncurkan pemerintah.
Rencana ini muncul saat pemerintah masih mengejar penerimaan negara menjelang akhir 2026. Pendapatan negara yang perlu dikumpulkan pada November hingga Desember mencapai Rp 590,1 triliun, termasuk target penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun.
Realisasi pendapatan negara per 31 Oktober 2026 tercatat Rp 2.618 triliun, atau sekitar 83 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa DJP telah mengumpulkan penerimaan pajak Rp 1.796,8 triliun.
Bagi ASN, kaitan antara pelaporan pajak dan promosi berarti kewajiban perpajakan dapat memengaruhi perjalanan karier, bukan hanya urusan administrasi tahunan. Bagi pemerintah, kepatuhan aparatur menjadi salah satu cara memperkuat penerimaan pajak ketika target akhir tahun masih harus dikejar.
PNM Mekaar menurunkan bunga menjadi 8 persen
Pemerintah juga telah menurunkan bunga pinjaman PNM Mekaar dari rata-rata sebelumnya yang berkisar 20 persen menjadi 8 persen. Skema bernama Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar itu mulai berjalan pada November 2026.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo memastikan program berbunga 8 persen tersebut sudah diimplementasikan. Penurunan bunga mengurangi beban pembiayaan bagi nasabah usaha mikro yang meminjam melalui program itu.
Kesepakatan kebijakan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan COO Danantara Dony Oskaria. Pelaksanaannya berlandaskan Permenko Nomor 7 Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada Oktober 2026.
PNM lebih dulu merintis uji coba program memakai dana internal sejak 3 September 2026. Pemerintah kemudian mengatur skema tersebut melalui kebijakan yang mendasari penurunan bunga.
Turunnya bunga dari kisaran 20 persen menjadi 8 persen dapat mengurangi biaya pinjaman yang ditanggung nasabah Mekaar. Bagi pelaku usaha mikro, beban pembiayaan yang lebih ringan memberi ruang lebih besar untuk mengelola uang pinjaman bagi kegiatan usaha.
Penyaluran program ditopang integrasi data PNM dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan. Menteri UMKM bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam skema ini.
Pemerintah kini menyiapkan peluncuran program secara masif bersama Presiden Prabowo Subianto. Langkah berikutnya akan menentukan perluasan akses pembiayaan berbunga rendah bagi nasabah prasejahtera di Indonesia.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP