Sabtu, 14 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Pengganti Gibran, Golkar Sebut Delapan Kandidat Wapres

Pengganti Gibran, Golkar Sebut Delapan Kandidat Wapres
Pengganti Gibran, Golkar Sebut Delapan Kandidat Wapres

JAKARTA — Golkar menyebut delapan nama sebagai kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan nama-nama itu berasal dari sejumlah partai dan dapat menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.

Dampaknya, pembahasan calon wakil presiden tidak terbatas pada satu partai atau hanya kader koalisi pemerintah. Namun, Golkar menegaskan keputusan akhir berada di tangan Prabowo, yang akan mengajukan dua nama kepada MPR untuk dipilih.

Delapan nama dari sejumlah partai

Doli menyebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai dua nama yang masuk dalam daftar. Dari Gerindra, ada Ketua Harian DPP sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dua nama Gerindra lainnya ialah Sekretaris Jenderal partai sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Tiga kandidat lain yang disebut Doli adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY, menurut keterangan dalam informasi yang disampaikan Golkar, telah menyatakan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Prabowo. Doli tidak menyebut daftar itu sebagai keputusan final, melainkan figur yang mungkin dipertimbangkan.

“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” kata Doli dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Golkar menyerahkan keputusan kepada Prabowo

Doli menilai para kandidat memiliki pengalaman di politik dan pemerintahan. Ia menyebut beberapa di antaranya memimpin partai, tetapi Golkar tidak mengajukan syarat bahwa calon harus berasal dari koalisi pemerintah.

“Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” ujar Doli.

Bagi publik, proses ini menentukan siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri. Pilihan Presiden dapat berasal dari partai koalisi, partai di luar koalisi, atau tokoh nonpartai. Karena itu, nama-nama yang disebut Golkar belum otomatis menjadi kandidat resmi.

“Apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” kata Doli.

Prabowo mengajukan dua nama ke MPR

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan calon yang diajukan Prabowo tidak harus berasal dari partai koalisi. Ia merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan pengajuan kepada presiden tanpa menetapkan asal partai calon.

Dalam Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran diusung Gerindra, Golkar, PAN, serta Demokrat. PKB, NasDem, dan PKS kemudian bergabung dalam koalisi setelah pasangan nomor urut 02 itu menang.

Muzani mengatakan Prabowo akan menyampaikan dua nama kepada MPR dua minggu sebelum sidang paripurna pemilihan. Sidang itu dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026, sementara keterangan Muzani menyebut penyampaian nama akan dilakukan dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna MPR pada Rabu (18/11).

Pasal 46 ayat 2 UU MD3 mengatur presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Pasal 46 ayat 3 menyebut MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11).

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →