Kejaksaan Siapkan Pedoman AI, Hasilnya Tetap Wajib Dicek

JAKARTA — Kejaksaan menyiapkan pedoman tata kelola AI untuk penegakan hukum agar hasil analisis teknologi tetap diperiksa manusia dan tidak menghapus tanggung jawab personel. Gagasan itu dibahas dalam forum kelompok terarah yang digelar Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada Kamis (12/11) di Jakarta Selatan.

Forum berlangsung secara hybrid dan menjadi bagian dari proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Fokusnya bukan sekadar mempercepat pekerjaan, melainkan mencegah kesalahan teknologi berdampak pada hak asasi manusia dan proses hukum.

Tata kelola AI untuk penegakan hukum

Diskusi bertajuk “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” diprakarsai Direktur V pada Jamintel, Bima Suprayoga. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyampaikan sambutan yang dibacakan Plt Sekretaris Jamintel, Sarjono Turin.

Reda menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial telah menjadi bagian penting dari upaya membangun pemerintahan modern. “Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” demikian pesan Reda yang dibacakan Sarjono.

Di Kejaksaan, AI diarahkan untuk membantu otomatisasi administrasi, analisis data berukuran besar, dan sistem pendukung keputusan. Teknologi itu juga ditujukan untuk mempercepat penyusunan dokumen penyidikan dan penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen.

Bagi kerja penegakan hukum, manfaat tersebut bersinggungan langsung dengan ketelitian dan pertanggungjawaban. Dokumen atau analisis yang dibantu mesin tetap dapat memengaruhi keputusan personel. Karena itu, pedoman yang sedang disiapkan perlu mengatur cara menggunakan teknologi sekaligus cara memeriksa hasilnya.

Risiko kesalahan dan kebocoran data

Reda mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam penegakan hukum berisiko tinggi karena menyangkut perlindungan HAM dan supremasi hukum. Risiko yang ia sebut mencakup manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, serta kebocoran data rahasia.

Menurut Reda, belum ada rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan. Ia meminta peserta forum menggunakan kondisi itu untuk menyusun pencegahan sebelum masalah muncul.

“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” ujar Reda dalam pesan yang dibacakan.

Gagasan tersebut berdampak langsung pada cara personel menangani informasi dan bukti. Jika keluaran AI keliru atau bias, pemeriksaan manusia menjadi lapisan penting sebelum hasilnya dipakai dalam pekerjaan hukum. Kebocoran data juga dapat menyentuh informasi rahasia yang dikelola aparat.

Reda menegaskan AI hanya berperan sebagai instrumen pendukung keputusan, bukan pengganti penilaian dan tanggung jawab personel. Setiap hasil analisis tetap harus diverifikasi manusia. Penggunaan teknologi, menurut dia, tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kelalaian atau pelanggaran hukum.

Tanggung jawab personel tetap berlaku

Personel yang memakai AI untuk memanipulasi bukti atau laporan tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Begitu pula mereka yang lalai memeriksa hasil teknologi hingga menimbulkan kerugian hukum.

Reda menyebut pertanggungjawaban dapat berlaku secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana. Penegasan itu menempatkan keputusan akhir pada manusia, meski proses kerja dibantu sistem otomatis.

Ia juga meminta masukan strategis untuk menyusun pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital. Penyusunannya, kata Reda, perlu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta organisasi profesi IAIS.

Kolaborasi itu akan menjadi bagian dari pembahasan aturan pemanfaatan AI di intelijen Kejaksaan. Reda mengaitkan pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dengan kebutuhan strategis organisasi dan Asta Cita ke-7 Presiden mengenai penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Peserta dari pusat dan daerah ikut membahas

Forum dihadiri Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Said Mirza Pahlevi, serta dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Lukas. Sejumlah pejabat Jamintel dan jajaran Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri juga mengikuti diskusi.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan para kepala kejaksaan negeri se-Jabodetabek hadir langsung. Pejabat intelijen dan kepala kejaksaan negeri dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti secara daring melalui Zoom.

Reda berharap ekosistem tersebut menghasilkan tata kelola AI yang bijak dan akuntabel, sekaligus mendukung penegakan hukum yang modern dan tepercaya menuju Indonesia Emas 2045. Penyusunan pedoman dan kurikulum literasi digital menjadi langkah berikutnya yang diminta untuk menjaga penggunaan teknologi tetap dalam koridor hukum.