Pendapatan Dasar Universal Menguat saat AI Ancam 800.000 Pekerjaan

JAKARTA — Pendapatan dasar universal mulai dibicarakan pemimpin Jerman saat kecerdasan buatan diperkirakan mengancam 800.000 pekerjaan dalam 15 tahun. Wacana ini muncul ketika pemerintah negara itu juga mendorong warga bekerja lebih lama dan efisien.

Kanselir Friedrich Merz menanggapi kemungkinan bantuan pendapatan bagi warga dalam Digital Summit pemerintah Jerman pada awal November 2026. Ia tidak langsung menolak gagasan tersebut, meski dikenal berpandangan ramah pasar.

Perdebatan ini menyentuh persoalan yang dekat dengan pekerja: siapa yang menanggung dampak ketika AI mengubah atau menghapus pekerjaan, dan apakah tunjangan rutin cukup untuk menjaga kestabilan hidup.

Pendapatan dasar universal dan ancaman pekerjaan

Kepala Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman Andrea Nahles memperingatkan bahwa penerapan AI dapat menghilangkan hingga 800.000 pekerjaan di negara itu dalam 15 tahun ke depan. Ia juga mengatakan teknologi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan jumlah pekerjaan yang serupa.

Namun, jumlah pekerjaan yang tercipta tidak otomatis membuat peralihan berjalan mulus. Pekerja yang kehilangan pekerjaan belum tentu langsung bisa mengisi pekerjaan baru, sementara perubahan pasar kerja dapat mengganggu pendapatan rumah tangga.

Merz mengatakan ia selama ini berhati-hati membahas pendapatan dasar. Namun, ia menilai perubahan dunia kerja akibat AI akan memaksa pemerintah mempertimbangkan sejumlah persoalan dalam beberapa tahun mendatang, termasuk produktivitas.

“Saya juga sepenuhnya sadar bahwa isu AI akan mengubah dunia kerja kita secara mendasar,” kata Merz. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memikirkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan serius.

Perbedaan tujuan di balik satu gagasan

Menteri Transformasi Digital dan Modernisasi Pemerintahan Jerman Karsten Wildberger mendukung pendapatan dasar tanpa syarat sebagai salah satu cara meredam gejolak pasar kerja. Ia menyampaikan pandangan itu dalam wawancara pada Maret.

Keterbukaan dari pejabat pemerintah mendapat sambutan hati-hati dari Kirsten Herrmann, pengurus organisasi nirlaba Mein Grundeinkommen. Menurut Herrmann, pernyataan politikus belum berarti perubahan kebijakan. Ia mendorong perdebatan serius tentang peran pendapatan dasar.

Herrmann juga menilai gagasan yang dibicarakan kalangan teknologi bisa berbeda dari tujuan para pegiat pendapatan dasar. Sebagian tokoh teknologi, katanya, membahas bantuan ketika pekerjaan yang menguntungkan bagi manusia makin sedikit. Organisasinya menginginkan pendapatan dasar yang memberi warga pijakan ekonomi sebelum krisis pekerjaan terjadi.

Perbedaan itu penting bagi pekerja. Bantuan yang baru hadir setelah kehilangan pekerjaan dapat menahan guncangan sesaat, sedangkan jaminan ekonomi sebelum krisis berupaya memberi perlindungan lebih awal. Perdebatan kebijakan tidak hanya berkisar pada ada atau tidaknya pembayaran, tetapi juga kapan bantuan diberikan dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi.

Ekonom menyoroti biaya dan jaminan sosial

Gagasan pendapatan dasar universal telah lama dibahas. Filsuf Inggris Thomas More menyinggungnya dalam buku Utopia pada 1516. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tokoh teknologi, termasuk Elon Musk, Sam Altman, dan Dario Amodei, juga pernah menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut.

Namun, ekonom arus utama Jerman menyoroti biaya penerapannya. Dominik Enste, direktur bidang demokrasi, masyarakat, dan etika ekonomi di Institut Ekonomi Jerman, menilai pendapatan dasar terlalu mahal, terutama bagi negara yang sudah menanggung berbagai kewajiban kesejahteraan sosial.

“Banyak ekonom telah menghitung bahwa penerapan ini di banyak negara tidak layak secara finansial,” kata Enste. Ia mencontohkan Jerman, yang harus membiayai kewajiban yang sudah ada, termasuk pembayaran pensiun.

Enste juga mengatakan sistem jaminan sosial perlu berubah jika AI menggantikan pekerjaan. Perubahan itu akan menempatkan pemerintah pada dua tekanan sekaligus: menyiapkan perlindungan bagi warga yang terdampak dan membiayai komitmen sosial yang telah berjalan.

Bagi pekerja, perdebatan di Jerman menunjukkan bahwa ancaman AI bukan semata soal jumlah pekerjaan yang hilang. Persoalan berikutnya adalah apakah pekerjaan baru tersedia bagi orang yang terdampak, seberapa cepat mereka dapat beralih, dan siapa yang menanggung biaya selama masa transisi.

Nahles memperkirakan hingga 800.000 pekerjaan dapat hilang dalam 15 tahun, meski AI juga berpotensi menciptakan jumlah pekerjaan serupa.