JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto harus mengirim dua nama calon wapres paling lambat 25 November 2026 setelah MPR memundurkan sidang pemilihan ke 9 Desember. Perubahan jadwal memberi Prabowo waktu untuk berbicara dengan partai-partai pengusung sebelum menentukan calon pengisi jabatan yang kosong.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan tenggat itu usai Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026. MPR sebelumnya menjadwalkan sidang pada 2 Desember 2026.
Tenggat calon wapres mengikuti jadwal sidang
Muzani mengatakan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo yang meminta perubahan jadwal. Menurut dia, Presiden memiliki agenda padat dan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung mengenai dua nama calon.
“Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
Karena sidang berlangsung pada 9 Desember, Prabowo harus menyampaikan nama calon paling lambat 14 hari sebelumnya. Muzani menyebut batas akhirnya jatuh pada 25 November 2026.
Perubahan ini membuat proses penentuan calon harus berjalan dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan. Prabowo perlu menggunakan waktu tersebut untuk membahas pilihan dengan partai pengusung, sementara MPR bersiap mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.
MPR siapkan pemilihan dan pelantikan
Rapat Gabungan MPR juga menyetujui pelantikan wakil presiden terpilih dengan mengacu pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Muzani mengatakan panitia ad hoc akan menyiapkan teknis sidang, termasuk mekanisme pemilihan.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” ujar Muzani.
Dengan demikian, cara MPR memilih calon belum diputuskan dalam rapat gabungan. Panitia ad hoc akan menjelaskan apakah sidang menggunakan voting atau mekanisme lain.
Muzani mengatakan perubahan jadwal telah disetujui pimpinan fraksi partai politik di MPR RI dan kelompok DPD RI. Ia menyebut rapat gabungan digelar setelah pimpinan MPR menerima surat Presiden pada pagi hari.
Langkah berikutnya berada pada Presiden Prabowo: menyampaikan dua nama calon paling lambat 25 November 2026. Setelah itu, panitia ad hoc menyiapkan detail teknis untuk sidang paripurna pada 9 Desember.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah