JAKARTA — Sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden dijadwalkan pada 9 Desember 2026, setelah Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan pengunduran jadwal itu pada Senin di kompleks parlemen, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto kini harus mengirim dua nama calon wapres paling lambat 25 November.
Perubahan ini memberi Prabowo waktu tambahan untuk berbicara dengan partai politik pengusung sebelum menentukan calon. Jabatan wakil presiden saat ini kosong, dan sidang MPR akan memilih sekaligus melantik serta mengesahkan penggantinya.
Sidang wapres bergeser satu pekan
Muzani mengatakan MPR mengubah jadwal setelah menerima surat dari Presiden Prabowo. Sidang semula direncanakan pada 2 Desember 2026, lalu disepakati berlangsung pada 9 Desember 2026.
“Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,” kata Muzani setelah Rapat Gabungan MPR RI.
Menurut Muzani, jadwal Presiden yang padat dan kebutuhan untuk berbicara dengan partai-partai pengusung menjadi alasan pengunduran. Pembicaraan itu diperlukan sebelum dua nama calon wakil presiden ditentukan.
Batas pengiriman nama kini jatuh pada 25 November 2026. Muzani mengatakan Presiden memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menentukan dan menyampaikan dua calon tersebut kepada MPR.
Partai dan kelompok DPD menyetujui
Keputusan menggeser sidang mendapat persetujuan pimpinan fraksi partai politik di MPR serta kelompok DPD RI. Rapat gabungan digelar setelah pimpinan MPR menerima surat Presiden pada pagi hari.
Perubahan jadwal menentukan tenggat bagi proses pencalonan. Partai-partai pengusung memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Presiden, sementara MPR perlu menyiapkan sidang untuk mengisi jabatan yang kosong. Nama calon harus sudah dikirim sebelum sidang digelar.
Muzani juga menyebut pelantikan akan mengikuti semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni MPR melantik wakil presiden terpilih. Pengaturan itu menjadi bagian dari persiapan pengisian jabatan, bersamaan dengan pemilihan dan pengesahan di sidang paripurna.
Mekanisme pemilihan disiapkan panitia
Teknis pemilihan belum ditetapkan. Muzani mengatakan panitia ad hoc akan menyiapkan mekanisme sidang, termasuk menentukan apakah pemilihan berlangsung melalui pemungutan suara atau cara lain.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” kata Muzani.
Dengan demikian, tahapan terdekat berada di tangan Presiden dan partai-partai pengusung: dua nama calon wapres harus disampaikan kepada MPR maksimal pada 25 November 2026.









































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah