YOGYAKARTA — Pengadaan tanah ATR/BPN untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mencapai 159.662 bidang dengan luas 22.966,62 hektare hingga Oktober 2026. Capaian selama dua tahun Kabinet Merah Putih ini mendukung penyediaan lahan untuk infrastruktur, sementara konsolidasi tanah dipakai untuk menata kawasan.
Bagi warga dan pihak yang terdampak pembangunan, pengadaan tanah berkaitan langsung dengan ketersediaan lahan bagi proyek kepentingan umum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan pelaksanaannya berjalan bersama penataan penguasaan dan penggunaan tanah agar selaras dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
Capaian pengadaan tanah ATR/BPN
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Arief Muliawan menyampaikan capaian itu di Jakarta pada Rabu (21/10). Menurut dia, jumlah bidang yang terealisasi setara 74,68% dari target 213.798 bidang.
Dari sisi luas, realisasi mencapai 61,03 persen dari target 37.629,27 hektare. Angka ini menunjukkan progres bidang dan luas tanah berada pada tingkat berbeda; keduanya menjadi ukuran yang dipakai kementerian untuk memantau pengadaan lahan bagi kepentingan umum.
Pengadaan tanah menyediakan ruang bagi pembangunan infrastruktur dan PSN. Namun, prosesnya juga menyangkut kepastian hukum hak atas tanah serta kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan di lapangan perlu mempertemukan kebutuhan proyek dengan penataan pertanahan di lokasi yang terdampak.
Angkanya cukup besar. Tapi belum seluruh target tercapai.
Konsolidasi tanah menata 6.167 bidang
Dalam rentang Oktober 2024 hingga Oktober 2026, ATR/BPN menyelesaikan konsolidasi tanah atas 6.167 bidang yang tersebar di 47 lokasi. Program ini menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah supaya sesuai dengan RTR.
Arief merinci, pada periode Oktober 2024-Oktober 2025, konsolidasi mencakup 3.913 bidang di 26 lokasi dengan realisasi 85,75%. Pada periode Oktober 2025-Oktober 2026, capaian tercatat 2.254 bidang di 21 lokasi dengan realisasi 79,62%.
Konsolidasi tanah berbeda dari pengadaan lahan untuk proyek. Fokusnya adalah menata kawasan dan pengelolaan tanah, sehingga pembangunan di suatu lokasi dapat mengikuti rencana tata ruang. Dengan begitu, dua program tersebut menjalankan fungsi yang saling berkaitan: menyediakan tanah untuk pembangunan sekaligus mengatur pemanfaatannya.
Dalam keterangan, ATR/BPN menyebut pengadaan tanah dan konsolidasi sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan memperhatikan kepastian hak atas tanah, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan. Bagi masyarakat di kawasan penataan, kesesuaian penggunaan lahan dengan RTR menjadi bagian penting dari dampak program, bukan sekadar hitungan bidang yang selesai diproses.
Arief menyatakan capaian konsolidasi itu merupakan hasil kerja kementerian dalam dua tahun pemerintahan. “Dalam kurun waktu dua tahun, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kita berhasil menyelesaikan konsolidasi tanah sebanyak 6.167 bidang yang tersebar di 47 lokasi,” jelas Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN itu.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah