Senin, 16 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Gus Yaqut Disidang, Ahli Bedakan Dua Aturan Kuota Haji

Gus Yaqut Disidang, Ahli Bedakan Dua Aturan Kuota Haji
Gus Yaqut Disidang, Ahli Bedakan Dua Aturan Kuota Haji

JAKARTA — Profesor Ibnu Sina Chandranegara menjelaskan perbedaan aturan kuota haji awal dan kuota tambahan dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta itu hadir sebagai saksi ahli.

Penjelasan tersebut menguraikan aturan yang menjadi pokok pembahasan persidangan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 membedakan pengaturan dua jenis kuota haji. Perbedaan dasar hukumnya penting dalam perkara yang didakwakan kepada mantan Menteri Agama itu.

Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur kuota berbeda

Di hadapan majelis hakim, Ibnu Sina mengatakan undang-undang itu memuat dua rezim hukum mengenai penetapan dan pembagian kuota haji. Ia merujuk Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dua rezim hukum yang berbeda. Yang pertama adalah rezim hukum berkaitan sepanjang menyangkut kuota haji, pembagian kuota haji,” kata Ibnu Sina di persidangan.

Menurut Ibnu Sina, Pasal 8 mengatur Kuota Haji Indonesia, sedangkan Pasal 9 mengatur Kuota Haji Tambahan. Keduanya sama-sama membahas kuota, tetapi ditempatkan dalam ketentuan yang berbeda.

Bedanya penting. Kategori aturan yang dipakai menentukan cara membaca proses penetapan kuota dalam perkara ini.

Waktu dan kondisi jadi pembeda

Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa ketentuan kuota tambahan memiliki persyaratan terkait waktu dan kondisi. Uraiannya menyoroti bahwa kemunculan kuota tambahan tidak dibahas dengan aturan yang sama seperti kuota haji Indonesia pada Pasal 8.

Bagi jemaah, pembagian antara kuota awal dan tambahan berkaitan dengan dasar penetapan jumlah keberangkatan. Namun, penjelasan di persidangan yang disampaikan dalam sidang ini berfokus pada perbedaan rezim hukum, bukan angka kuota atau jumlah jemaah.

Sidang lanjutan tersebut berlangsung di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani memimpin persidangan bersama dua hakim anggota.

Perkara ini menempatkan penafsiran aturan kuota sebagai salah satu pokok yang dibahas di persidangan. Ibnu Sina menyebut perbedaan ketentuan itu terletak pada waktu dan kondisi yang menjadi syarat munculnya kuota tambahan.

“Adapun perbedaan kedua, lanjut dia, ketentuan tersebut terletak pada waktu dan kondisi yang menjadi persyaratan munculnya kuota tambahan.”

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →