Selasa, 17 November 2026 WIB
NASIONAL

BNPPDT Siap Beroperasi pada 2027, DPR Beri Dukungan

BNPPDT Siap Beroperasi pada 2027, DPR Beri Dukungan
BNPPDT Siap Beroperasi pada 2027, DPR Beri Dukungan

JAKARTA — BNPPDT mendapat dukungan Komisi II DPR RI untuk mulai beroperasi pada 2027, setelah rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dukungan itu menyangkut penguatan peran lembaga yang mengelola perbatasan dan daerah terpencil.

Bagi warga di kawasan tersebut, rencana ini berkaitan dengan pembangunan layanan dasar dan kesejahteraan. Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan dukungan DPR membantu persiapan tugas lembaganya.

BNPPDT menyiapkan operasional 2027

Maruli menyampaikan apresiasi setelah rapat. Ia menyebut Komisi II mendukung rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027.

“Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya,” ujar Maruli usai rapat.

Penguatan kelembagaan itu diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Maruli meyakini dukungan serta arahan Komisi II DPR dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan di wilayah tersebut.

BNPPDT adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Maruli menjelaskan mandatnya mencakup pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang selaras dengan kebijakan Presiden.

Pembangunan menyentuh kebutuhan warga

Rencana itu penting bagi masyarakat karena pembangunan perbatasan tidak berhenti pada pengelolaan garis batas. Pelaksanaan program juga berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari dan peluang warga untuk memperoleh layanan dasar.

Maruli menyatakan BNPPDT diharapkan menjalankan mandatnya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan DPR menjadi dorongan bagi lembaga dalam menyiapkan pelaksanaan tugas sebelum operasional dimulai.

Daerah terpencil menghadapi tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, pengelolaan perbatasan dan program peningkatan kesejahteraan ditempatkan dalam satu mandat lembaga.

Langkah berikutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan tugas BNPPDT menjelang rencana operasional pada 2027. Maruli menyebut arahan Komisi II sebagai bekal untuk memperkuat program pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Musim Hujan 2026/2027: Prediksi BMKG dan Cara Cek Peringatan Cuaca