Selasa, 17 November 2026 WIB
NASIONAL

Dana Cadangan Pesangon: Enam Negara Sudah Punya Skema

Dana Cadangan Pesangon
Dana Cadangan Pesangon

JAKARTA — Dana cadangan pesangon kini diwajibkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan tenggat penyetoran mulai Oktober 2027 setelah lembaga pengelola ditunjuk. Skema serupa sudah berjalan atau disiapkan di enam negara dengan besaran iuran dan cara pengelolaan yang berbeda.

Aturan baru ini mengubah cara perusahaan menyiapkan pembayaran hak pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha mikro kecil dikecualikan dari kewajiban menyediakan dana tersebut.

Dana Cadangan Pesangon di enam negara

Pasal 253 UU 27/2026 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Pasal 254 mengatur dana itu berasal dari aset perusahaan yang dicadangkan dalam neraca, lalu ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat sebagai aset pekerja bersangkutan.

Austria, Brasil, Kolombia, Argentina, Taiwan, dan Uni Emirat Arab memiliki mekanisme untuk mengumpulkan dana atau kompensasi selama hubungan kerja berlangsung. Skemanya beragam: ada setoran bulanan, setoran tahunan, hingga rekening simpanan atas nama pekerja.

Di Austria, perusahaan menyetor 1,53 persen dari gaji pekerja setiap bulan ke dana pesangon. Pembayaran khusus juga masuk dalam setoran. Pengumpulan bertahap ini menyiapkan dana ketika hubungan kerja berakhir, sehingga pembayaran tidak sepenuhnya dibebankan sekaligus kepada perusahaan.

Brasil mewajibkan perusahaan menyetor 8 persen dari remunerasi bulanan ke rekening Fundo de Garantia do Tempo de Servivo (FGTS) atas nama pekerja. Jika pekerja mengalami PHK tanpa alasan yang sah, perusahaan membayar denda sebesar 40 persen dari seluruh setoran selama masa kerja, yang diperbarui dengan bunga. Denda itu masuk ke rekening FGTS pekerja.

Setoran dan manfaat berbeda tiap negara

Kolombia mengumpulkan hak pekerja melalui skema Cesantias. Perusahaan menyetorkan dana setiap tahun, dan nilainya menjadi salah satu manfaat yang diperhitungkan ketika hubungan kerja berakhir.

Argentina sedang menyiapkan Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dana untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran pesangon dan kompensasi kerja. Undang-Undang Modernisasi Ketenagakerjaan Argentina Nomor 27.802 menetapkan iuran bulanan 1 persen dari dasar upah untuk perusahaan besar. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah dikenai iuran 2,5 persen.

Setiap perusahaan memiliki rekening khusus pada lembaga pengelola yang mendapat izin Komisi Sekuritas Nasional Argentina. Dana itu dapat membantu membayar kewajiban ketenagakerjaan, termasuk kompensasi PHK. Pemerintah Argentina menetapkan FAL berlaku mulai 1 Desember 2026.

Taiwan mewajibkan perusahaan menyetor sedikitnya 6 persen dari upah bulanan ke rekening pensiun pekerja melalui Labor Pension Act. Sistem itu juga menetapkan pesangon bagi pekerja yang tercakup: setara setengah bulan upah rata-rata untuk setiap tahun masa kerja, dengan batas maksimal enam bulan upah rata-rata.

Di Uni Emirat Arab (UEA), Savings Scheme menjadi alternatif pembayaran tunjangan akhir masa kerja. Perusahaan menyetor 5,83 persen dari gaji pokok pekerja dengan masa kerja kurang dari lima tahun. Untuk masa kerja lebih dari lima tahun, iurannya 8,33 persen.

Dana UEA ditempatkan pada instrumen investasi yang disetujui otoritas terkait. Pekerja dapat menerima setoran pokok perusahaan beserta hasil investasinya sesuai ketentuan skema.

Pengelola pemerintah jadi tahap berikutnya

Bagi pekerja Indonesia, pencatatan dana sebagai aset pekerja menjadi bagian penting dari aturan baru karena dana disiapkan selama hubungan kerja masih berlangsung. Perusahaan tidak lagi hanya diminta menyediakan pembayaran ketika PHK terjadi, melainkan juga mencadangkan aset dan menempatkannya pada lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Tenggat mulai menyetor baru berjalan setelah lembaga pengelola ditunjuk. Perusahaan memiliki waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai menitipkan dana pesangon, sementara pengecualian bagi pengusaha mikro kecil tetap berlaku dalam UU 27/2026.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Musim Hujan 2026/2027: Prediksi BMKG dan Cara Cek Peringatan Cuaca