JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempersilakan siapa pun yang ingin menggugat keabsahan ijazah anggota DPR. Politikus Golkar itu menegaskan langkah tersebut sah sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.
Pernyataan itu ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11), menjawab desakan publik agar rekam jejak pendidikan para wakil rakyat dibuka dan diaudit. Sebelumnya, petisi di change.org menuntut transparansi dokumen ijazah seluruh anggota DPR, dari jenjang SMA sampai perguruan tinggi.
“Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi,” ucap Doli di hadapan wartawan.
Doli menyebut gugatan semacam ini bukan hal baru. Ia mengingatkan sudah banyak kepala daerah yang dipersoalkan soal pendidikan, dan itu dianggap lumrah dalam iklim demokrasi.
“Banyak itu kan kepala-kepala daerah juga ada yang dipersoalkan gitu. Itu kan nggak bisa dilarang, ya,” katanya.
Verifikasi administrasi saat pencalonan
Meski membuka pintu gugatan, Doli menilai keabsahan ijazah anggota DPR tak perlu dipersoalkan. Alasannya, semua anggota telah melewati proses verifikasi administrasi saat mencalonkan diri.
Menurut Doli, syarat minimal pendidikan calon legislatif sudah diatur undang-undang dan diperiksa penyelenggara pemilu. Ia menyebut seluruh anggota DPR saat ini lolos tahapan itu sebelum terpilih.
“Pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga, ada proses verifikasinya juga, sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya,” ujar Doli.
Ia juga menyandarkan legitimasi pendidikan anggota DPR pada pilihan rakyat. Menurutnya, pemilih punya kesempatan menelusuri latar belakang calon sebelum memberikan suara.
“DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen, ya,” kata Doli.
“Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan, gitu ya,” sambungnya.
Rincian pendidikan 580 anggota DPR
Komisioner KPU Idham Kholik sebelumnya merinci riwayat pendidikan seluruh anggota DPR berdasarkan pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan saat pencalonan. Data itu memakai rujukan Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025.
Hasilnya, 191 anggota DPR berpendidikan terakhir SMA. Anggota dengan pendidikan terakhir D3 hanya satu orang, sedangkan yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 146 orang.
Kemudian, 168 anggota berpendidikan terakhir S2 dan 74 orang berpendidikan terakhir S3. Menurut Idham, seluruh anggota memenuhi syarat minimal berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga sempat menanggapi isu ini. Ia menyebut dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman KPU sehingga publik bisa memeriksanya langsung.
Dari sisi komisi yang membidangi pendidikan, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya soal petisi desakan audit dan verifikasi ijazah kepada KPU sebagai lembaga berwenang.
Petisi tembus 28.686 tanda tangan
Desakan terbuka ini bermula dari petisi yang diinisiasi Farida Octavia di change.org. Petisi itu meminta pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai tingkat SMA hingga gelar akademik di jenjang pendidikan tinggi.
Petisi juga mendorong KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.
Selain itu, para penandatangan meminta setiap anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka. Tujuannya membuktikan integritas sekaligus memulihkan kepercayaan rakyat kepada parlemen.
Hingga pukul 18.47 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 28.686 orang. Angka itu masih bergerak dan menjadi ukuran seberapa besar perhatian publik terhadap kualitas pendidikan wakil mereka.
Bagi pembaca, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif di Senayan. Ijazah adalah syarat resmi yang menentukan siapa boleh duduk di kursi legislatif dan mengelola anggaran negara.
Karena itu, setiap keraguan soal keabsahan dokumen berpotensi memengaruhi kepercayaan pemilih. Hal ini juga menjelaskan mengapa Doli menekankan jalur gugatan formal ketimbang menutup diskusi.
Pemeriksaan dokumen pendidikan anggota DPR kini bergantung pada inisiatif warga atau lembaga berwenang untuk mengajukan uji. KPU dan DPR belum mengumumkan langkah lanjutan setelah petisi itu menembus puluhan ribu tanda tangan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah