Rabu, 18 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset Disahkan 19 November, Korban Investasi Bodong Bisa Langsung Ganti Rugi

RUU Perampasan Aset Disahkan 19 November, Korban Investasi Bodong Bisa Langsung
RUU Perampasan Aset Disahkan 19 November, Korban Investasi Bodong Bisa Langsung

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026) untuk disahkan menjadi undang-undang. Kabar baiknya, masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dan perdagangan saham bodong disebut bisa langsung menerima ganti kerugian dari hasil penjualan aset para pelaku.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, selama ini ganti kerugian bagi korban investasi bodong tidak langsung diterima masyarakat. Uang hasil penjualan aset pelaku lebih dulu masuk ke negara, bahkan tak sampai ke tangan korban.

“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi bodong tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Atensi khusus Dasco sejak RDPU pertama

Habiburokhman menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan RUU ini. Atensi itu sudah terlihat sejak rapat dengar pendapat umum (RDPU) pertama pada September 2025.

“Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini, bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025,” ujarnya.

Pembahasan RUU ini menyerap banyak aspirasi masyarakat. Menurut Habiburokhman, rapat dengar pendapat digelar hampir setiap minggu, setidaknya dua kali. Bahkan pembahasan tetap dikebut saat DPR memasuki masa reses.

“Ya, RDPU pertama kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini,” katanya.

Angka itu ditegaskan Dasco. Ia menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan berbagai pihak lewat 87 kali RDPU.

“Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI ada 87 kali RDPU—RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak,” ujar Dasco.

Kekhawatiran alat kekuasaan sudah diproteksi

Komisi III juga mengakomodasi kekhawatiran masyarakat soal potensi penyalahgunaan UU ini oleh aparat penegak hukum. Habiburokhman memastikan peluang menjadikannya alat kekuasaan atau alat memeras sudah ditutup.

“Mungkin itu, hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” tuturnya.

Dasco menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama untuk memfinalisasi RUU tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian RUU ini.

“Pada hari ini kami telah antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pada hari ini dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Dasco.

“Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” tutupnya.

Dampak bagi korban dan penegakan korupsi

Bagi masyarakat, perubahan utama ada pada jalur ganti rugi. Korban investasi bodong yang selama ini mengadu ke Komisi III kini punya dasar hukum untuk menerima pengembalian langsung dari penjualan aset pelaku, bukan menunggu uang masuk kas negara lebih dulu.

Fokus utama UU ini tetap perampasan aset tindak pidana korupsi. Namun perluasan ke tindak pidana lain membuka ruang bagi korban kejahatan ekonomi untuk ikut mengejar haknya.

Habiburokhman memastikan rapat paripurna pengesahan RUU digelar Kamis (19/11). Setelah disahkan, aturan turunan dan mekanisme eksekusi perampasan aset akan menjadi ujian berikutnya bagi aparat penegak hukum.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →