JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan ikut menyukseskan program prioritas nasional. Permintaan itu ia sampaikan saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pengukuhan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Ketua Umum beserta jajaran Dewan Pengurus Nasional (DPN) IKAPTK Periode 2026–2031 resmi dilantik. Bagi Wiyagus, acara ini bukan sekadar seremonial organisasi. Ada beban kerja nyata yang menempel pada para alumni di daerah.
Alumni kepamongprajaan, katanya, punya modal yang tidak dimiliki banyak kalangan: pengalaman bertugas di berbagai jenjang pemerintahan. Ada yang di kementerian dan lembaga, ada pula yang di pemerintah daerah. Jejaring mereka tersebar lintas angkatan dan lintas wilayah.
Modal jejaring lintas daerah
Potensi itu dinilai perlu dihimpun lewat IKAPTK. Wadah alumni diharapkan menjadi tempat bertukar pengetahuan dan memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi persoalan pemerintahan sehari-hari.
“Ini merupakan potensi pengalaman dan keahlian yang perlu dihimpun oleh IKAPTK untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Wiyagus. Ia menambahkan, jejaring lintas angkatan dan daerah harus memudahkan pertukaran pengetahuan, serta membantu alumni menghadapi persoalan di tempat tugas masing-masing.
Bagi pembaca di daerah, arahan ini menyangkut kualitas layanan yang mereka terima. Alumni yang bertugas di pemda adalah pihak yang mengurus perizinan, administrasi kependudukan, hingga koordinasi program pembangunan. Kalau jejaring alumni berjalan, pengalaman dari satu daerah bisa dipakai untuk memperbaiki kinerja di daerah lain.
Wiyagus mengaitkan peran tersebut dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto. Misinya mencakup reformasi birokrasi, reformasi hukum, dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan agenda pembangunan nasional butuh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mampu melayani masyarakat dengan baik.
“Peran tersebut sejalan dengan Asta Cita yang ketujuh yang merupakan misi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tentang reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya,” terangnya.
Pesan Prabowo untuk aparatur
Wiyagus juga mengingatkan pesan Prabowo saat pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 29 Juli 2026. Waktu itu Presiden menegaskan kehormatan aparatur negara tidak diukur dari jabatan, melainkan dari besarnya manfaat bagi rakyat.
Pesan itu, kata Wiyagus, semestinya menjadi pegangan alumni dalam menjalankan tugas.
Ia lantas mengutip pandangan Presiden soal tiga komponen utama yang menjaga ketahanan negara: militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan, kepolisian dan intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan dalam negeri, serta aparatur pemerintahan yang profesional untuk menjamin pemerintahan berjalan efektif dan efisien.
Dalam kerangka itu, IPDN dinilai berperan strategis mencetak kader aparatur yang kompeten dan berintegritas. IKAPTK diharapkan memperkuat profesionalisme serta sinergi antaranggotanya.
Wiyagus juga memberi apresiasi kepada pengurus sebelumnya. Kepengurusan baru diminta melanjutkan program yang bermanfaat dan menghadirkan terobosan, terutama agar organisasi lebih responsif terhadap kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
“Saya berharap tentunya kepengurusan ini mampu menghubungkan pengalaman alumni dengan kebutuhan pemerintahan, membina pemimpin yang kompeten dan memiliki semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Rakornas jadi langkah pertama
Ketua Umum DPN IKAPTK Agus Fatoni menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan komitmen seluruh pihak dalam mengoptimalkan peran alumni. Ia berharap IKAPTK terus memberi manfaat bagi warga pendidikan, organisasi, pemerintah daerah, masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebagai tindak lanjut pengukuhan, DPN IKAPTK akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional sekaligus menyusun program kerja organisasi. Fatoni meminta seluruh pengurus merumuskan program sesuai bidang masing-masing.
Ia juga mengajak kepengurusan IKAPTK di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat lebih aktif memakai media sosial untuk mempublikasikan aktivitas dan kontribusi alumni.
“Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Sukses untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita semua banyak diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama. Semoga kita semua panjang umur, sehat, banyak rezeki, sukses dalam bimbingan, lindungan, kasih sayang, dan pertolongan,” pungkasnya.
Pengukuhan pengurus 2026–2031 itu menjadi titik awal kerja organisasi. Rakornas akan menentukan arah program IKAPTK lima tahun ke depan, termasuk seberapa jauh alumni kepamongprajaan masuk ke urusan pelayanan publik di daerah.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah