JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan ikut menyukseskan program prioritas nasional. Permintaan itu ia sampaikan saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pengukuhan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Ketua Umum beserta jajaran Dewan Pengurus Nasional (DPN) IKAPTK Periode 2026–2031 resmi dilantik. Bagi Wiyagus, acara ini bukan sekadar seremonial organisasi. Ada beban kerja nyata yang menempel pada para alumni di daerah.
Alumni kepamongprajaan, katanya, punya modal yang tidak dimiliki banyak kalangan: pengalaman bertugas di berbagai jenjang pemerintahan. Ada yang di kementerian dan lembaga, ada pula yang di pemerintah daerah. Jejaring mereka tersebar lintas angkatan dan lintas wilayah.
Modal jejaring lintas daerah
Potensi itu dinilai perlu dihimpun lewat IKAPTK. Wadah alumni diharapkan menjadi tempat bertukar pengetahuan dan memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi persoalan pemerintahan sehari-hari.
“Ini merupakan potensi pengalaman dan keahlian yang perlu dihimpun oleh IKAPTK untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Wiyagus. Ia menambahkan, jejaring lintas angkatan dan daerah harus memudahkan pertukaran pengetahuan, serta membantu alumni menghadapi persoalan di tempat tugas masing-masing.
Bagi pembaca di daerah, arahan ini menyangkut kualitas layanan yang mereka terima. Alumni yang bertugas di pemda adalah pihak yang mengurus perizinan, administrasi kependudukan, hingga koordinasi program pembangunan. Kalau jejaring alumni berjalan, pengalaman dari satu daerah bisa dipakai untuk memperbaiki kinerja di daerah lain.
Wiyagus mengaitkan peran tersebut dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto. Misinya mencakup reformasi birokrasi, reformasi hukum, dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan agenda pembangunan nasional butuh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mampu melayani masyarakat dengan baik.
“Peran tersebut sejalan dengan Asta Cita yang ketujuh yang merupakan misi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tentang reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya,” terangnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah