JAKARTA — Tersangka kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim pernah menyerahkan uang Rp70 miliar untuk Nahdlatul Ulama (NU). Klaim itu ia sampaikan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 November 2026.
“Saya ngasih Rp 70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta dolar, saya kasih. Ya,” kata Fahd, seperti dikutip dari pernyataannya.
Fahd tidak menjelaskan kapan uang itu diberikan, siapa penerimanya di lingkungan NU, mekanisme penyalurannya, maupun kaitannya dengan perkara yang menjeratnya. Ia juga menyebut KPK salah menangkapnya, tanpa merinci dasar pernyataan tersebut. Semua klaim itu disampaikan sepihak dan belum diverifikasi.
Gus Ipul: Tidak Ada Aliran Dana ke Muktamar NU
Klaim Fahd langsung dibantah oleh Mantan Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan tidak ada aliran dana dari perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN untuk membiayai Muktamar NU.
“Sebagai Ketua Panitia, saya pastikan tidak ada kaitan kasus yang sedang ramai dibicarakan ini dengan Muktamar. Saya pastikan itu tidak ada,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis, 17 September 2026.
Gus Ipul mengaku mengetahui proses penyelenggaraan dan pembiayaan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026. Ia meminta masyarakat tidak membangun kesimpulan sebelum ada fakta dan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
“Saya berharap jangan membangun opini-opini seakan-akan ada kaitannya dengan Muktamar, dengan peserta Muktamar, atau ada aliran-aliran yang berkaitan dengan Muktamar. Kita tunggu saja penjelasan resminya dari KPK,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan terbaru dari Gus Ipul mengenai tudingan Fahd.
Duduk Perkara: OTT di Kementerian ATR/BPN
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin, 14 September 2026. Operasi yang menjangkau sejumlah titik di Jabodetabek itu mengamankan 19 orang, berikut uang tunai sekitar Rp106,3 miliar sebagai barang bukti.
Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta. Tiga di antaranya adalah Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung).
Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dari hasil penyidikan sementara, kasus ini diduga berpusat pada suap dalam pengurusan administrasi pertanahan, terutama proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di Kementerian ATR/BPN.
Fahd Diperiksa Dewas KPK soal Dugaan Kebocoran Informasi
Di tengah penyidikan, Fahd Arafiq diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan kebocoran informasi perkara tersebut. Ada tiga pegawai KPK yang sedang diperiksa secara etik.
Pemeriksaan Dewas menambah lapisan persoalan di kasus ini. Bukan hanya soal suap dan korupsi di kementerian, tetapi juga soal integritas internal lembaga antirasuah.
Bagi publik, klaim Fahd soal Rp70 miliar untuk NU layak dicermati karena menyangkut organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Namun klaim itu belum disertai bukti atau verifikasi. Sampai ada penjelasan resmi dari KPK dan pihak terkait, tudingan tersebut masih sebatas pernyataan sepihak seorang tersangka.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah