Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta. Tiga di antaranya adalah Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung).
Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dari hasil penyidikan sementara, kasus ini diduga berpusat pada suap dalam pengurusan administrasi pertanahan, terutama proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di Kementerian ATR/BPN.
Fahd Diperiksa Dewas KPK soal Dugaan Kebocoran Informasi
Di tengah penyidikan, Fahd Arafiq diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan kebocoran informasi perkara tersebut. Ada tiga pegawai KPK yang sedang diperiksa secara etik.
Pemeriksaan Dewas menambah lapisan persoalan di kasus ini. Bukan hanya soal suap dan korupsi di kementerian, tetapi juga soal integritas internal lembaga antirasuah.
Bagi publik, klaim Fahd soal Rp70 miliar untuk NU layak dicermati karena menyangkut organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Namun klaim itu belum disertai bukti atau verifikasi. Sampai ada penjelasan resmi dari KPK dan pihak terkait, tudingan tersebut masih sebatas pernyataan sepihak seorang tersangka.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah