Kamis, 19 November 2026 WIB
EKONOMI

Swasembada Gula Merauke: Hutan Adat dan 560 Ribu Hektare Tebu

Swasembada Gula Merauke
Swasembada Gula Merauke

Penelitian Wahanisa et al. (2026) soal PSN dan hak masyarakat adat menunjukkan tiga persoalan yang masih mengganjal. Pertama, pengakuan wilayah adat. Kedua, partisipasi masyarakat. Ketiga, perlindungan hak.

Ketiganya masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek pangan di Merauke. Artinya, keberhasilan proyek belum bisa diukur hanya dari luas lahan yang dibuka atau besarnya investasi.

Kajian Habibi dan Yopan (2026) tentang implementasi PSN pangan dan bioetanol di Merauke juga menemukan adanya kepentingan yang perlu dikelola. Ada agenda pembangunan, ada pula perlindungan sosial-ekologis. Tata kelola proyek butuh koordinasi, keterbukaan, dan pengawasan dari banyak pihak.

Uji tuntas HAM jadi kewajiban perusahaan

Proyek Merauke sekaligus menjadi ujian tata kelola perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di wilayah berisiko sosial dan lingkungan tinggi perlu menjalankan uji tuntas hak asasi manusia (Human Rights Due Diligence).

Mereka juga perlu mengkaji dampak lingkungan secara serius. Bukan sekadar memenuhi formalitas perizinan.

Tanggung jawab pemerintah dan perusahaan berbeda. Pemerintah sebagai regulator memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebijakan, peraturan, dan ketentuan perlindungan lingkungan serta masyarakat.

Perusahaan sebagai pelaku usaha bertanggung jawab mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memantau dampak sosial maupun lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Dukungan pemerintah maupun status PSN tidak otomatis menghapus kewajiban itu. Perusahaan tidak cukup mengandalkan izin pemerintah. Keputusan investasi dan pembukaan lahan harus mempertimbangkan risiko terhadap masyarakat dan lingkungan.

Standar serupa sudah lazim di industri perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang mengikuti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), misalnya, wajib menerapkan New Planting Procedure (NPP) sebelum melakukan penanaman baru.

Prosedur itu mencakup penilaian dampak sosial dan lingkungan, identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV), penilaian stok karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS), serta penerapan FPIC.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga mengatur aspek legalitas, lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi ini memberi kerangka yang bisa dirujuk untuk komoditas lain.

Selain sertifikasi, Environmental and Social Due Diligence diperlukan untuk memetakan risiko dan dampak kegiatan usaha sejak tahap perencanaan. Standar kinerja International Finance Corporation (IFC), khususnya Performance Standard 1 tentang penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, bisa menjadi rujukan praktik baik.

Penerapannya bergantung pada ketentuan pembiayaan atau komitmen proyek yang bersangkutan.

Bagi warga Merauke, taruhannya bukan angka produksi. Taruhannya adalah akses atas tanah, hutan, dan cara hidup yang sudah berjalan lintas generasi. Masyarakat bukan pihak yang harus menerima kehadiran proyek, melainkan mitra yang punya hak dan kepentingan untuk dihormati.

Keuntungan perusahaan tidak semestinya dibangun dengan memindahkan beban sosial dan lingkungan kepada masyarakat.

Untuk itu, perusahaan yang terlibat dalam proyek Merauke perlu memastikan kegiatan operasionalnya tidak mengabaikan hak masyarakat adat. Juga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair