JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan, Kamis 19 November 2026. Pemeriksaan menyasar mekanisme penunjukan langsung dan pembagian proyek yang diduga bermasalah di lingkungan BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Rustian dipanggil karena posisinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB. Lewat jabatan itu, ia dinilai mengetahui seluruh proses pengadaan yang bersumber dari DSP.
“Artinya (Rustian) yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dana siap pakai adalah pos anggaran kebencanaan yang biasanya dipakai untuk belanja darurat, bukan lewat lelang penuh seperti pengadaan barang dan jasa pada umumnya.
Penyidik Telusuri Penunjukan Langsung
Penyidik kini membongkar cara BNPB menunjuk vendor. Budi bilang, pengadaan memakai DSP dilakukan lewat jalur penunjukan langsung dan memberi keistimewaan tertentu pada instansi.
Karena tak melalui lelang, KPK mendalami siapa yang berwenang menunjuk, siapa yang mengatur plotting, hingga bagaimana proyek dibagi. “Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya,” ujar Budi.
Menurut dia, jalur itu berpotensi memicu konflik kepentingan. KPK juga menelusuri dugaan kickback, yakni balik modal atau imbalan untuk pihak pemberi proyek, serta pembagian pekerjaan ke vendor tertentu saja.
“Penunjukan langsung ini basisnya seperti apa yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja,” kata Budi.
Dalam pelaksanaannya, BNPB tak lagi memakai kelompok kerja (pokja) pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa langsung menjalankan penunjukan langsung, dan itulah yang sedang ditelusuri penyidik.
Bermula dari OTT 13 Oktober 2026
Kasus ini terbuka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Tim penyelidik menjaring sekitar 14 orang, termasuk Rustian.
Dari operasi itu, KPK menetapkan lima tersangka. Dua di antaranya tenaga ahli Kepala BNPB, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga. Bima diketahui adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Tersangka berikutnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB. Dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, juga masuk daftar tersangka.
Penyidik menduga ada dua anggota TNI yang terlibat. Penelusuran masih berjalan hingga saat ini.
Dampak ke Pengelolaan Bencana
Perkara ini menyentuh langsung denyut penanganan bencana di Indonesia. DSP dipakai saat status darurat ditetapkan, ketika bantuan dan logistik harus bergerak cepat.
Kalau jalur penunjukan langsung dipakai untuk mengatur pembagian proyek, bukan untuk mempercepat respons, dua hal bisa terganggu sekaligus: kecepatan bantuan dan kualitas barang yang dibeli.
Bagi warga di daerah rawan bencana, kelambatan atau pengadaan yang tidak wajar berarti bantuan datang terlambat, atau nilainya tidak sepadan. Bagi pelaku usaha, penunjukan langsung yang tertutup mempersempit peluang vendor lain ikut mengerjakan proyek kebencanaan.
KPK belum memerinci nilai proyek maupun kerugian negara dalam perkara ini. Yang dikejar penyidik saat ini adalah alur keputusan di balik penunjukan itu.
Setelah memeriksa Rustian, KPK memberi sinyal penyidikan akan melebar. Budi menuturkan pihaknya masih mendalami peran tiap pihak, termasuk dua anggota TNI yang diduga terlibat.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah