Dari operasi itu, KPK menetapkan lima tersangka. Dua di antaranya tenaga ahli Kepala BNPB, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga. Bima diketahui adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Tersangka berikutnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB. Dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, juga masuk daftar tersangka.
Penyidik menduga ada dua anggota TNI yang terlibat. Penelusuran masih berjalan hingga saat ini.
Dampak ke Pengelolaan Bencana
Perkara ini menyentuh langsung denyut penanganan bencana di Indonesia. DSP dipakai saat status darurat ditetapkan, ketika bantuan dan logistik harus bergerak cepat.
Kalau jalur penunjukan langsung dipakai untuk mengatur pembagian proyek, bukan untuk mempercepat respons, dua hal bisa terganggu sekaligus: kecepatan bantuan dan kualitas barang yang dibeli.
Bagi warga di daerah rawan bencana, kelambatan atau pengadaan yang tidak wajar berarti bantuan datang terlambat, atau nilainya tidak sepadan. Bagi pelaku usaha, penunjukan langsung yang tertutup mempersempit peluang vendor lain ikut mengerjakan proyek kebencanaan.
KPK belum memerinci nilai proyek maupun kerugian negara dalam perkara ini. Yang dikejar penyidik saat ini adalah alur keputusan di balik penunjukan itu.
Setelah memeriksa Rustian, KPK memberi sinyal penyidikan akan melebar. Budi menuturkan pihaknya masih mendalami peran tiap pihak, termasuk dua anggota TNI yang diduga terlibat.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah