Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

Mendagri: Ekonomi RI Tergantung Kinerja Seluruh Pemda

Mendagri
Mendagri

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah pusat. Menurut dia, capaian ekonomi Indonesia adalah hasil akumulasi kinerja seluruh pemerintah daerah (Pemda).

Pernyataan itu disampaikan Tito saat memberi arahan di Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pesan itu penting bagi kepala daerah di Nusa Tenggara dan Maluku. Sebab, target ekonomi nasional hanya tercapai bila tiap kabupaten dan kota ikut menggerakkan sektor riil, bukan sekadar menunggu instruksi Jakarta.

Modal besar yang belum dikelola optimal

Dalam forum itu, Tito memaparkan sejumlah modal yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju. Ada kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga posisi geografis yang strategis.

Potensi itu, kata dia, harus dikelola secara optimal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaannya tidak bisa terpusat sendirian.

Karena itu, forum bertema “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” ini menyasar dua wilayah yang selama ini dinilai tertinggal dari sisi investasi dan infrastruktur: Nusa Tenggara dan Maluku.

Bagi daerah, pertemuan semacam ini menjadi ruang mendesak. Kepala daerah bisa memetakan hambatan pertumbuhan di wilayahnya, sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan pusat agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dampak langsungnya terasa ke warga: pembukaan lapangan kerja, masuknya investasi, dan perbaikan layanan publik bergantung pada seberapa cepat pemda mengeksekusi program di lapangan.

Momentum bagi pemda di tengah tekanan global

Agenda ini berlangsung saat banyak daerah menghadapi tekanan yang sama: kebutuhan belanja tinggi, sementara penerimaan belum memadai. Bagi Tito, peran pemda yang kuat adalah kunci agar ekonomi nasional tetap tumbuh.

Kementerian Dalam Negeri juga sedang mendorong sejumlah langkah pembenahan. Di antaranya publikasi capaian kinerja pemerintah hingga ke masyarakat, penguatan registrasi layanan digital perlindungan sosial agar bantuan tepat sasaran, serta permintaan kepada kepala daerah untuk mengawal penetapan upah minimum 2027.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi