JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam RUU Perampasan Aset bukan berarti DPR meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor.
Pokok Peristiwa
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman menanggapi kritik sejumlah pihak yang menilai RUU tersebut kehilangan gigi karena tidak mencantumkan pasal peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai tindak pidana. Ia menekankan asas undang-undang itu tidak bergeser: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, atau crime does not pay.
“Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, RUU Perampasan Aset adalah hukum acara atau hukum formil yang mengatur hal administratif, yakni cara aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan. Sementara menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, merupakan urusan hukum pidana materiil.
“Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas,” ujar dia.
Habiburokhman menyebut pemulihan aset negara berkali-kali membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Dengan RUU ini, ia memastikan aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar dalam keadaan seperti itu.
Konteks
Jangkauan tindak pidana dalam RUU itu juga melebar. Selain korupsi, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
“Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem),” kata dia.
Keputusan tidak memuat illicit enrichment, kata Habiburokhman, juga tidak diambil di ruang hampa. Komisi III telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan beragam unsur masyarakat.
Dampak dan Langkah Berikutnya
Suara yang muncul dalam rapat-rapat itu tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, tetapi tidak sedikit juga kalangan yang menolak.
Komisi III DPR berterima kasih atas kritik dan saran dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.
“Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan,” ucap Habiburokhman.
Bagi masyarakat, perdebatan ini menentukan seberapa cepat aset hasil korupsi bisa kembali ke kas negara. Lewat jalur nonpidana, penyidik tak perlu menunggu vonis pidana untuk merampas kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan.
RUU Perampasan Aset sendiri sudah lama dinanti. Kehadirannya diharapkan mempercepat pemulihan kerugian negara yang selama ini tersendat di meja persidangan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah