JAKARTA β Pemerintah menargetkan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) mulai berlaku 1 Januari 2027, tepat sehari setelah fasilitas GSP berakhir pada 31 Desember 2026. Percepatan ratifikasi ini jadi penentu agar eksportir Indonesia tidak kehilangan akses tarif preferensial ke pasar Eropa.
Dampaknya langsung ke pelaku usaha: sebanyak 90,4% pos tarif produk Indonesia akan langsung mendapat bea masuk nol persen begitu perjanjian berlaku. Fasilitas itu mencakup sekitar 96,31% nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Indonesia sudah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Dengan status itu, Indonesia kehilangan hak GSP setelah tiga tahun.
“Biasanya upper middle income countries kalau sudah tiga tahun sudah tidak punya hak lagi untuk mendapatkan GSP, dan ini jatuh pada tanggal 31 Desember 2026,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai penandatanganan IEU-CEPA di Brussel, Belgia, yang disiarkan daring, Sabtu (21/11) malam.
Dokumen ratifikasi disiapkan paralel
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah sudah menyiapkan dokumen untuk mempercepat ratifikasi. Persiapan dilakukan bersamaan dengan proses penandatanganan perjanjian.
“Kami sudah mempersiapkan dokumen-dokumen termasuk nanti misalnya bentuknya dalam Perpres, kita sudah mempersiapkan drafnya, kemudian draf Permendag-nya juga sudah kita siapkan, termasuk juga PMK,” ujar Budi.
Kementerian Perdagangan, kata Budi, telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Komisi VI DPR agar proses ratifikasi sesuai target. Komisi Eropa dijadwalkan menyerahkan dokumen perjanjian ke Parlemen Eropa pada Senin (23/11).
Pemerintah berharap persetujuan di Parlemen Eropa rampung pada pertengahan Desember 2026. Sementara di dalam negeri, proses ratifikasi juga segera diproses.
Budi menegaskan penyelesaian ratifikasi penting agar IEU-CEPA berlaku awal 2027. Dengan begitu, eksportir Indonesia tidak mengalami jeda fasilitas perdagangan setelah GSP berakhir.
Produk unggulan dan target ekspor
Sejumlah produk unggulan akan langsung menikmati penghapusan tarif. Di antaranya minyak sawit dan turunannya, tekstil, garmen, alas kaki, kulit, kopi, kakao, serta karet.
Pemerintah menargetkan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa naik 50% dalam lima tahun pertama implementasi perjanjian. Saat ini nilai ekspor ke kawasan itu sekitar US$ 19 miliar.
Selama ini sekitar 56% ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih terkonsentrasi di Belanda, Italia, dan Jerman. Pemerintah melihat perjanjian ini membuka pasar lebih luas ke negara-negara Eropa lain.
“Artinya dari 27 negara tadi kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk dapat akses pasar yang baru, artinya ekspor kita akan semakin besar ke sana,” kata Budi.
Bagi pembaca, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang mengekspor ke Eropa, tenggat 31 Desember 2026 menjadi patokan. Tanpa ratifikasi tepat waktu, produk Indonesia kembali dikenai tarif normal dan daya saingnya turun dibanding pesaing dari negara yang masih menikmati fasilitas serupa.
Yang perlu dicermati, target 1 Januari 2027 bergantung pada selesainya persetujuan Parlemen Eropa pada pertengahan Desember 2026 dan ratifikasi domestik lewat Perpres, Permendag, serta PMK. Airlangga menyebut kedua pihak telah sepakat mempercepat proses agar perjanjian berlaku sebelum GSP berakhir.













π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah