JAKARTA β Sebanyak 22 provinsi sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, dengan DKI Jakarta tetap memimpin di angka Rp6.136.941. Di ujung sebaliknya, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan UMP terendah, yakni Rp2.602.441.
Angka itu berlaku mulai 1 Januari 2027. Bagi pekerja di 22 provinsi tersebut, besaran gaji minimum tahun depan sudah pasti. Sisanya masih menunggu pengumuman.
Yang paling mencolok: Bali. UMP Bali 2027 naik 42,15% menjadi Rp4.559.287, kenaikan tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan sebesar itu bukan angka kecil bagi buruh hotel dan restoran di Pulau Dewata.
Dasar penghitungan UMP 2027
Penetapan UMP 2027 mengacu pada surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Aturan itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierly menyatakan penghitungan UMP 2027 memakai formula penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Jadwalnya juga sudah ditetapkan. Pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Setelah itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat 26 November 2026.
Artinya, dalam hitungan hari, pekerja di daerah yang belum mengumumkan akan tahu angka pastinya. UMSP sendiri adalah upah minimum untuk sektor tertentu, biasanya lebih tinggi dari UMP karena mempertimbangkan risiko dan keterampilan khusus.
Rentang upah antarwilayah
Selisih Jakarta dan NTT mencapai lebih dari Rp3,5 juta per bulan. Jarak sebesar itu menunjukkan kesenjangan biaya hidup dan struktur ekonomi antarwilayah yang belum banyak berubah.
Jakarta masih jadi acuan karena KHL di ibu kota paling mahal. Sebaliknya, NTT bertahan di posisi bawah karena komponen kebutuhan hidupnya lebih rendah.
Bagi pencari kerja, daftar ini jadi patokan penting sebelum menerima tawaran. Bagi pengusaha, kenaikan UMP langsung menambah beban biaya gaji dan berpengaruh ke harga jual.
Yang perlu dicatat, kenaikan UMP tidak otomatis berarti daya beli buruh naik. Bila harga barang dan jasa ikut naik, tambahan upah bisa terserap habis. Karena itu, besar kenaikan di tiap provinsi bakal jadi bahan perdebatan antara serikat pekerja dan pengusaha dalam beberapa pekan ke depan.
Pemerintah menetapkan tenggat 21 November 2026 untuk pengumuman UMP, dan 26 November 2026 untuk UMSP. Provinsi yang belum masuk daftar 22 itu masih punya waktu terbatas untuk menyusul.
“Penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan,” demikian bunyi ketentuan dalam surat Menteri Ketenagakerjaan tersebut.













π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah