JAKARTA β Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan 834 KKRPL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) pada 2026. Target itu dipakai untuk mendorong investasi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kartika Listriana menyatakan penataan ruang laut berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sektor ini ikut mendorong perekonomian nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.
Menurut dia, penataan ruang laut dijalankan dengan menyinergikan banyak sektor. Cakupannya meliputi kelautan melalui program ekonomi biru, perikanan tangkap yang mendukung kampung nelayan merah putih, sektor minyak dan gas, wisata bahari, hingga penyelenggaraan kabel bawah laut.
834 KKRPL dan Target Investasi
Angka 834 KKRPL menjadi pekerjaan besar bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sepanjang 2026. Perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut ini menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha sebelum berinvestasi di kawasan pesisir dan perairan.
Kartika menyampaikan percepatan penerbitan KKRPL diarahkan untuk meningkatkan investasi dan PNBP. Artinya, percepatan izin tidak sekadar urusan administrasi. Bagi pelaku usaha, kepastian ruang menentukan kapan proyek bisa mulai dibangun.
Penataan ruang laut sendiri akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Aturan itu kemudian diintegrasikan dengan rencana tata ruang di tingkat provinsi.
Integrasi lintas tingkat pemerintahan ini menentukan apakah satu lokasi boleh dipakai untuk budidaya, pelabuhan, pengeboran migas, atau kabel bawah laut. Tanpa integrasi, pelaku usaha berisiko menghadapi tumpang tindih aturan antar-daerah.
Indonesia Tuan Rumah Global MSP Conference di Bali
Untuk memperkuat tata ruang laut dan pengelolaannya, Indonesia menjadi tuan rumah Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference & Expo 2026. Perhelatan itu digelar di Bali pada 25-27 November 2026 dan diinisiasi KKP.
Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan. Tujuannya mendorong potensi investasi dan pengembangan ruang laut Indonesia.
Kartika menyampaikan penataan ruang laut dilaksanakan dengan mensinergikan berbagai sektor, mulai dari kelautan lewat program ekonomi biru hingga wisata bahari. “Penataan ruang laut dilaksanakan dengan mensinergikan multi sektor,” ujarnya dalam pemaparan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, menjadi payung program kelautan. Sektor perikanan tangkap masuk lewat program kampung nelayan merah putih yang menyasar kesejahteraan nelayan di pesisir.
Arti Penting bagi Pelaku Usaha dan Nelayan
Percepatan KKRPL berdampak langsung ke pelaku usaha kelautan. Izin yang cepat memangkas waktu tunggu sebelum proyek berjalan, mulai dari kabel bawah laut sampai kawasan wisata bahari.
Bagi nelayan, integrasi tata ruang menentukan apakah wilayah tangkap mereka beririsan dengan zona migas atau jalur kabel. Penataan yang rapi membantu menjaga akses nelayan ke laut tetap aman.
Pemerintah menempatkan penataan ruang laut sebagai pendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penopang yang diandalkan.
Dengan 834 KKRPL yang dikejar tahun depan, kinerja perizinan akan jadi ukuran awal. Jika target itu terpenuhi, investasi di ruang laut berpeluang bergerak lebih cepat.
Semua mata kini tertuju ke Bali pada 25-27 November. Ajang Global MSP Conference & Expo 2026 akan menjadi panggung pemerintah mempromosikan potensi ruang laut kepada investor.













π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah