Jakarta, Journalarta.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.461,2 triliun atau 47,7% Pagu APBN, tumbuh 1,2% (yoy).
Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun (45,4% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp493,0 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp527,4 triliun.
“Sebanyak 55,1% dari BPP atau sebesar Rp562,6 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, Pendidikan, dan Infrastruktur,” ujar Menteri Keuangan Retno LP Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (11/8/2023).
Dari sektor Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, BPP digunakan untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta.
“Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak,” imbuh Retno.
Retno mengatakan, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 4,0 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi untuk 8.654,2 ribu kilo liter BBM, dan subsidi perumahan untuk 111,0 ribu unit.
Di sektor Pendidikan, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar untuk 11,07 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 718,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,2 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 586,2 ribu peserta.
Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk berbagai manfaat, antara lain sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi.
“Selain itu, alokasi belanja infrastruktur juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga,” jelasnya.