Pelemahan rupiah yang berlangsung di tengah tingginya tekanan global menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Namun sejumlah ekonom menegaskan, pergerakan nilai tukar saat ini tidak semata mencerminkan memburuknya fundamental ekonomi Indonesia. Yang terjadi adalah kombinasi tekanan eksternal yang kuat, dinamika kebijakan domestik yang masih mencari keseimbangan, serta penyesuaian ekonomi yang belum sepenuhnya merata di semua sektor.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai rupiah saat ini berada dalam fase overshooting—kondisi ketika pelemahan nilai tukar bergerak lebih dalam dibandingkan kondisi fundamental jangka panjang ekonomi nasional. Menurutnya, pasar keuangan tidak hanya membaca data ekonomi terkini. Pasar juga menilai arah kebijakan, konsistensi respons pemerintah, serta kemampuan menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang semakin cepat dan tak terduga.
“Pasar keuangan tidak hanya membaca data hari ini. Pasar membaca arah kebijakan, kredibilitas respons, dan kemampuan negara menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang sangat cepat,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Rupiah Sebagai Shock Absorber Utama
Fakhrul menjelaskan tekanan terhadap rupiah muncul karena nilai tukar menjadi saluran penyesuaian utama dari berbagai tekanan ekonomi yang seharusnya tersebar ke berbagai sektor. Dalam kondisi normal, kenaikan harga energi global biasanya tercermin pada sejumlah indikator sekaligus: inflasi, beban fiskal, harga domestik, hingga nilai tukar.
Namun ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga domestik secara sangat hati-hati untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial, sebagian tekanan akhirnya berpindah ke pasar valuta asing. Rupiah pun menjadi shock absorber—penyerap goncangan utama.
“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” jelas Fakhrul.
Pandangan ini sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting, sebuah konsep dalam ekonomi moneter yang menjelaskan bahwa ketika harga domestik bergerak relatif kaku sementara pasar keuangan bereaksi cepat, nilai tukar cenderung berfluktuasi lebih ekstrem dibanding yang seharusnya terjadi berdasarkan fundamental ekonomi.
Fundamental Masih Kokoh, Tapi Kredibilitas Kebijakan Diuji
Meski rupiah melemah signifikan, Fakhrul menegaskan kondisi ini tidak berarti fundamental Indonesia melemah secara drastis. Inflasi domestik masih relatif terkendali, sektor perbankan tetap sehat dengan rasio kecukupan modal yang kuat, dan pertumbuhan ekonomi masih berada di jalur positif meski melambat.
Yang sedang diuji pasar saat ini, kata Fakhrul, bukan hanya kekuatan fundamental, melainkan juga kredibilitas kebijakan dan keberadaan policy anchor—jangkar kebijakan yang mampu memberi kepastian di tengah era global yang semakin volatil.
Tekanan terhadap rupiah berasal dari kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, penguatan dolar Amerika Serikat yang didorong kebijakan moneter ketat The Federal Reserve, tingginya imbal hasil US Treasury yang menarik modal global kembali ke AS, ketegangan geopolitik yang terus memanas, serta fragmentasi perdagangan dunia menjadi faktor dominan.
Sementara dari dalam negeri, pasar melihat adanya tantangan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ketika pemerintah memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas, Bank Indonesia dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras untuk menyerap tekanan ekonomi.
“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” kata Fakhrul.
BI Rate Naik 50 Basis Poin, Sinyal Pre-Emptive
Dalam konteks ini, langkah Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi sinyal penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas pasar. Kenaikan suku bunga acuan ini dipandang sebagai upaya pre-emptive—langkah pencegahan sebelum tekanan inflasi benar-benar muncul dan meluas.
Fakhrul menilai pendekatan yang lebih ahead the curve diperlukan agar tekanan terhadap nilai tukar tidak berlarut-larut dan menjalar ke sektor ekonomi lainnya. “Kadang bank sentral harus bertindak sebelum inflasi benar-benar muncul,” ujarnya.
Namun ia menekankan, stabilisasi rupiah tidak dapat dibebankan kepada Bank Indonesia semata. Yang dibutuhkan saat ini adalah balanced policy mix—koordinasi kebijakan yang lebih seimbang antara fiskal dan moneter. Pasar ingin melihat pemerintah dan bank sentral bergerak dalam arah yang sama, melalui komunikasi kebijakan yang kuat serta roadmap penyesuaian ekonomi yang jelas dan terukur.
“Pasar ingin melihat burden sharing yang lebih seimbang. Jangan semua tekanan ditanggung rupiah dan BI,” jelas Fakhrul.
Dampak Nyata ke Sektor Riil Mulai Terasa
Tekanan nilai tukar dan tingginya yield obligasi mulai memberi dampak nyata terhadap sektor riil. Banyak industri manufaktur dan sektor domestik masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, energi, serta pembiayaan dalam dolar. Ketika rupiah melemah bersamaan dengan tingginya biaya dana, dunia usaha menghadapi tekanan ganda yang mengancam profitabilitas dan ekspansi.
“Kalau kondisi seperti ini terlalu lama, maka perusahaan tidak hanya menghadapi tekanan margin, tetapi juga mulai menahan ekspansi, mengurangi investasi, dan lebih defensif terhadap perekrutan tenaga kerja,” ujar Fakhrul.
Meski demikian, dampaknya tidak seragam di semua sektor. Sektor komoditas berbasis ekspor seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel cenderung lebih diuntungkan karena pendapatan mereka berbasis dolar. Sementara sektor yang bergantung pada impor, memiliki leverage tinggi, dan sensitif terhadap suku bunga—seperti properti, ritel, dan manufaktur berbahan baku impor—menghadapi tekanan jauh lebih besar.
Fakhrul menilai dunia usaha perlu mengedepankan strategi defensif dengan menjaga likuiditas, mengelola risiko valuta asing secara lebih aktif, dan tidak terlalu agresif dalam ekspansi hingga situasi makro lebih stabil.
Perlu Koordinasi Kebijakan yang Lebih Tegas
Ke depan, stabilisasi rupiah memerlukan lebih dari sekadar intervensi pasar atau kenaikan suku bunga. Yang dibutuhkan adalah koordinasi kebijakan yang lebih tegas antara pemerintah dan bank sentral, disertai komunikasi publik yang jelas tentang arah kebijakan ekonomi jangka menengah.
Pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian harga energi secara bertahap namun terukur, agar beban ekonomi tidak hanya tertumpu pada nilai tukar. Di sisi lain, Bank Indonesia perlu terus menjaga konsistensi kebijakan moneter yang kredibel di mata pasar global, termasuk melalui intervensi pasar valuta asing yang terukur dan efektif.
Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan nilai tukar, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Dalam lanskap global yang semakin tidak pasti—ditandai ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan—Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif dan terkoordinasi dengan baik.
Fakhrul menyimpulkan, pelemahan rupiah saat ini adalah fenomena yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan sebagai kegagalan ekonomi. “Ini adalah tekanan global yang sedang kita kelola. Yang penting adalah bagaimana kita merespons dengan kebijakan yang kredibel, terkoordinasi, dan konsisten,” tutupnya.
