Tinubu 3 Tahun: Kas Negara Terbongkar Naik 40%, Rakyat Nigeria Merana

Konteks Historis: Subsidi BBM sebagai Kontrak Sosial

Subsidi bahan bakar di Nigeria bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan kontrak sosial implisit antara negara dan rakyat. Sebagai produsen minyak terbesar Afrika dengan cadangan 37 miliar barel, Nigeria sejak era kemerdekaan 1960 menjadikan bahan bakar murah sebagai kompensasi atas minimnya layanan publik—infrastruktur rusak, listrik padam 12-18 jam sehari, air bersih langka, sistem kesehatan dan pendidikan yang bobrok.

Upaya penghapusan subsidi oleh presiden-presiden sebelumnya—Olusegun Obasanjo, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari—selalu berujung pada protes massal dan kerusuhan yang memaksa pencabutan kebijakan. Tinubu, dengan dukungan parlemen yang kuat dan retorika “reformasi menyakitkan tapi perlu”, memaksakan kebijakan ini tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.

Yang memperparah, Nigeria tidak memiliki kilang minyak berfungsi meski menjadi produsen minyak mentah. Seluruh kebutuhan bahan bakar diperoleh dari impor dengan harga pasar global, membuat rakyat menanggung beban ganda: tidak menikmati kekayaan minyak negaranya sendiri, sekaligus harus membayar harga internasional.

Reaksi Publik dan Kritik Politik

Sentimen publik terhadap Tinubu memburuk tajam. Survei terbaru NOIPolls menunjukkan tingkat persetujuan presiden anjlok dari 52 persen saat dilantik menjadi 23 persen per Mei 2026. Media sosial Nigeria dipenuhi tagar #TinubuMustGo dan #ReverseFuelSubsidyRemoval.

Partai oposisi People’s Democratic Party (PDP) dan Labour Party menuduh Tinubu mengorbankan rakyat demi pujian lembaga keuangan internasional. Peter Obi, kandidat presiden 2023 dari Labour Party, menyebut kebijakan Tinubu sebagai “ekonomi trickle-down yang gagal—uang mengalir ke atas, kemiskinan mengalir ke bawah”.

Kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan—yang biasanya tidak terlibat politik langsung—juga mengkritik keras. Persatuan Ulama Nigeria menyerukan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan yang “membuat rakyat menderita di negeri berlimpah minyak”. Gereja Katolik Nigeria menyatakan reformasi tanpa jaring pengaman sosial adalah “ketidakadilan struktural”.

Di sisi lain, pemerintah Tinubu berargumen bahwa subsidi BBM selama ini hanya dinikmati 20 persen orang kaya yang memiliki kendaraan, sementara 80 persen rakyat miskin tidak merasakan manfaatnya. Dana subsidi yang mencapai 10 miliar dolar AS per tahun dialihkan untuk infrastruktur dan program bantuan tunai. Namun program cash transfer pemerintah hanya menjangkau 12 juta dari 90 juta rakyat miskin, dengan nilai 25.000 naira per bulan yang jauh di bawah inflasi.