Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu memasuki tahun ketiga kepemimpinannya dengan narasi yang bertolak belakang: pemerintah federal mengklaim stabilisasi ekonomi dan lonjakan penerimaan negara, sementara rakyat Nigeria berjuang melawan inflasi yang mencapai rekor tertinggi dalam lebih dari dua dekade. Paradoks ini menandai periode kepemimpinan yang kontroversial di negara terpadat Afrika itu.
Sejak dilantik Mei 2023, Tinubu menerapkan serangkaian reformasi ekonomi agresif yang dipuji Dana Moneter Internasional (IMF) namun memicu protes massal. Penghapusan subsidi bahan bakar minyak—kebijakan yang ditunda puluhan tahun oleh pendahulunya—langsung menggandakan harga bensin dari 185 naira menjadi lebih dari 600 naira per liter dalam setahun pertama. Kebijakan ini, dikombinasikan dengan liberalisasi nilai tukar mata uang naira, memang meningkatkan penerimaan negara hingga 40 persen. Namun dampak sosialnya brutal: harga pangan melonjak hingga 300 persen, daya beli hancur, dan jutaan keluarga kelas menengah jatuh ke garis kemiskinan.
Reformasi Fiskal: Sukses di Neraca, Bencana di Dapur Rakyat
Administrasi Tinubu mengklaim reformasi ekonominya—yang mereka sebut “Renewed Hope Agenda”—telah menstabilkan fundamental ekonomi Nigeria. Penerimaan pajak federal meningkat drastis melalui perluasan basis pajak dan penguatan otoritas pajak nasional. Cadangan devisa yang sempat anjlok di bawah 33 miliar dolar AS kini mencapai 37 miliar dolar AS. Defisit anggaran turun dari 6,1 persen menjadi 4,8 persen dari PDB.
Namun statistik makroekonomi ini tidak menyentuh realitas hidup 220 juta penduduk Nigeria. Tingkat inflasi mencapai 34,2 persen per April 2026—tertinggi sejak 2005—dengan inflasi pangan melampaui 40 persen. Harga beras, makanan pokok utama, naik dari 30.000 naira per 50 kilogram menjadi 95.000 naira. Harga telur, minyak goreng, dan transportasi publik berlipat ganda. Upah minimum nasional 30.000 naira (sekitar Rp 300.000) yang belum dinaikkan sejak 2019 kini hanya bisa membeli seperempat dari kebutuhan dasar sebuah keluarga.
Organisasi buruh Nigeria Trade Union Congress (TUC) mencatat pengangguran terbuka meningkat dari 33 persen menjadi 37 persen dalam dua tahun terakhir. Sektor informal—yang menyerap 80 persen tenaga kerja—kolaps akibat biaya transportasi dan input produksi yang melonjak. Jutaan usaha kecil dan menengah gulung tikar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.